Kedustaan Sebelum Dan Sesudah "PENGUASA"

Pernah Suatu Ketika…….
[suatu malam di acara debat capres]

CAPRES NO. 1 : “Bikin kartu ini, bikin kartu itu… Itu bisa saja Pak Jokowi. Tapi dananya dari manaaa…?? Emang uang bisa turun dari langit…!? Anggaran kita bocor Pak Jokowi, BOCORR…!!”

JOKOWI : “Anggarannya ada, dananya ada. Tinggal kita mau kerja atau tidak, hanya itu, mau kerja atau enggak.” catatan : dengan gaya cool dan penuh percaya diri smile emoticon

——-

…..dan hari berikutnya, pada sebuah kegiatan kampanye, di hadapan massa pendukung :

JOKOWI : “Nonton debat semalam gak…??? Masak isinya ‘BOCOR, BOCOR’ terus, emang pompa air…!? Hehe…. (penuh cengengesan)”

MASSA KAMPANYE : “Hahahaha, Prabocor, Prabocor. . . (gegap gempita ketawa riuh rendah melecehkan Capres No. 1)”

=====

bagi saya pribadi, “mengenang” debat capres itu, sungguh suatu yang menyesakkan dada frown emoticon apa pasal ?!

iya, sebagai orang yg sempat belajar ttg ilmu ekonomi, saya tahu persis bahwa apa yang diungkapkan oleh Capres No.1 adalah sebuah Fakta Kebenaran ! bahkan ayahanda Capres No.1 yaitu Prof. Djojohadikusumo pernah menyatakan bahwa kebocoran APBN sampai mencapai 30 %

makanya, saya bener2 gak habis pikir… ketika ada capres [kini presiden] dengan gaya cengengesan dan sok tahu ! telah melecehkan / meledek pernyataan tentang kebocoran anggaran.

fatalnya lagi, massa pendukungnya juga banyak yang latah begitu saja, membebek dan membeo ikut2an melecehkan Capres No 1. selain dengan sering melontarkan prabocor…. prabocor… juga membuat meme yang menistakan, diantaranya foto Prabowo yang diberikan pembalut wanita, MIRIS…. cry emoticon

DAN KINI….

BUKALAH MATA LEBAR-LEBAR WAHAI RAKYAT INDONESIA !!!!!

KALIAN ITU DIPIMPIN OLEH SEORANG PENDUSTA ????!

Anggarannya ada…. Dananya ada…. MANA BUKTINYA ????!!!!!

1]. Kenapa harus terus menerus menambah hutang luar negeri ?

5 Bulan dipimpin Jokowi-JK, utang pemerintah naik Rp 31,6 triliun

http://www.merdeka.com/uang/5-bulan-dipimpin-jokowi-jk-utang-pemerintah-naik-rp-316-triliun.html

Pemerintahan Jokowi Masih Ambil Utang Luar Negeri Buat Bangun Infrastruktur

http://finance.detik.com/read/2015/02/25/163351/2842991/4/pemerintahan-jokowi-masih-ambil-utang-luar-negeri-buat-bangun-infrastruktur

2]. Kenapa harus mengemis-ngemis investasi kepada luar negeri ?

Terbang ke Jepang dan China, Jokowi Tagih Rencana Investasi?

http://finance.detik.com/read/2015/03/22/143830/2865933/4/terbang-ke-jepang-dan-china-jokowi-tagih-rencana-investasi

Jokowi Undang Tiongkok Gencar Investasi di Indonesia

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/03/27/377343/jokowi-undang-tiongkok-gencar-investasi-di-indonesia

Jokowi Ajak Belanda Ambil Proyek Prioritas Pemerintah-Swasta di Bidang Infrastruktur

http://www.rmol.co/read/2015/03/30/197356/Jokowi-Ajak-Belanda-Ambil-Proyek-Prioritas-Pemerintah-Swasta-di-Bidang-Infrastruktur

3]. Dan bukti bahwa Pemerintahan Jokowi sedang galau serta kelimpungan karena mengalami kesempitan ruang fiskal [tidak memiliki dana], adalah hendak memutar dana masyarakat yang ada pada berbagai lembaga pengelola dana, seperti dana haji pada Kementerian Agama dan dana pensiun pada PT [persero] TASPEN untuk di “putar” dulu [di investasikan] ke Sektor Infrastruktur dengan janji akan mendapatkan yield [untung] yang lebih tinggi.

Jokowi Ingin Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur

http://www.beritasatu.com/nasional/249603-jokowi-ingin-dana-haji-diinvestasikan-ke-infrastruktur.html

Jokowi Minta Dana Pensiun Rp 141 T ‘Diputar’ di Sektor Infrastruktur

http://finance.detik.com/read/2015/03/30/172240/2873846/4/jokowi-minta-dana-pensiun-rp-141-t-diputar-di-sektor-infrastruktur

>>> bagaimana jika muncul fault dan lalu mengakibatkan gagal bayar, yakin… pemerintah mampu menanggung ? secara pemerintah kas nya bisa dibilang selalu kosong…

4]. Lhah… katanya, subsidi BBM dicabut itu untuk pembangunan sektor infrastruktur ?! kok masih kalap mencari sumber pendanaan lain ? KALAU GITU, BERARTI BENER DOONG.. bahwa Pemerintah Jokowi TIDAK PUNYA DANA ! kok sampai kalap begini…

Subsidi BBM Dialihkan ke Infrastruktur Dasar

http://www.tempo.co/read/news/2014/11/25/090624354/Subsidi-BBM-Dialihkan-ke-Infrastruktur-Dasar

5]. Di sisi lain, hal yang sangat ironis adalah adanya penyuntikan dana secara besar2an kepada BUMN yang [sebagian] Komisaris -nya adalah ex politikus dan relawan pendukung Jokowi.

Suntik Dana ke BUMN, Menteri Rini: Kita Belajar dari Cina

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/02/13/njpvch-suntik-dana-ke-bumn-menteri-rini-kita-belajar-dari-cina

6]. BELUM LAGI BEJIBUN RENCANA-RENCANA “JAHAT” LAINNYA SEPERTI PENCABUTAN BERBAGAI SUBSIDI [Pupuk, Tarif Kereta, Listrik dll.] DAN PENAIKAN TARIF [Tol, Bea Materai, Tarif Kereta, Listrik dll.]… TERUS MENERUS MEMERAS RAKYAT !

==============

JADI…

kedustaan-kedustaan itulah yg membuat saya bertahan hingga hari ini [semoga Allah SWT ridho] untuk tetap kritis kepada Pemerintahan Jokowi DAN INI TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN SOAL PILPRES !

PUN…

saya dituduh tidak move on, karena masih “mengidolakan” Prabowo hingga hari ini, secara ikhlas saya menerima karena secara indikator karakter kepemimpinan, saya menganggap Prabowo masih lebih baik daripada Jokowi.

Itu kata saya, boleh khan ?! (Tara Palasara https://www.facebook.com/profile.php?id=100005396809370)

Sumber: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=365466670309890&set=a.245089305680961.1073741829.100005396809370&type=1

Jokowi Merengek ke Puan Minta DPR tak Kritis

GARUDA LUKA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang satu mobil dengan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menandakan mantan Wali Kota Solo minta bantuan putri Megawati agar DPR tidak bersuara kritis.

“Dengan hadirnya Puan yang juga petinggi PDIP, dapat mengendalikan suara ktitis dan menyebabkan sikap setuju dengan penjeladan Jokowi soal pembatalan Komjen Budi Gunawan (BG) jadi Kapolri,” kata pengamat politik Muchtar Effendi Harahap, Selasa (7/4).

Menurut Muchtar, begitu strategisnya posisi Puan bagi Jokowi untuk menghadapi petinggi DPR, sampai Jokowi masih memerlukan pembicaraan pribadi dengan Puan.

“Tentu, peristiwa ini tak bertentangan dengan hukum. Hanya menjadi tanda tanya bagi publik. Toh Puan sebagai pejabat negara sudah disediakan mobil, supir bahkan polisi pengawal,” ujar Muchtar.

Kata Muchtar, saat melakukan kunjungan ke DPR, tantangan yang dihadapi Jokowi adalah sikap Fraksi PDIP yg secara politis masih menghendaki BG jadi Kapolri.

“Keikutsertaan Puan ke DPR dari segi kelembagaan sesungguhnya tidak relevan karena tidak ada pembahasan terkait tugas dan fungsi jabatan Puan,” jelas Muchtar.

Presiden Jokowi tiba di Gedung DPR/MPR RI, Senayan. Presiden akan menghadiri rapat konsultasi dengan pemimpin DPR untuk membahas berbagai isu.

Presiden Jokowi tampak didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu satu mobil bersama putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu, Senin (6/4).(intelijen)

Jual 4 BUMN, Jokowi 'Pengkhianat Bangsa'

GARUDA LUKA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menghentikan rencana Menteri BUMN Rini Soemarno yang akan menjual empat BUMN.

“Saya heran dengan ide dan gagasan Rini Soemarno ini, ngurus negara seperti pedagang saja, sedikit-sedikit pikirannya ingin menjual,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean , Kamis (9/4).

Menurut Ferdinand, masih segar dalam ingatan ketika Mentri BUMN ini ingin menjual gedung kantor BUMN yang gagal karena gelombang protes, sekarang malah berpikir menjual 4 BUMN.

“Benar-benar otak dagang yang tak layak ngurus negara. Apa Bu Rini berpikir BUMN adalah seperti perusahaan motor kanzen yang gagal dijual di Indonesia?” tanya Ferdinand.

Kata Ferdinan, keempat BUMN yang akan dijual antara lain: Jasa Marga, Waskita Karya, Aneka Tambang dan Adhi Karya.

“BUMN dijual setelah mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah? kalau hanya untuk nyari uang 20 T kenapa Rini tidak batalkan saja PMN ke BUMN yang nilainya hampir Rp70 triliun.

Ferninand menegaskan, Rini sepertinya merasa negara ini milik pribadinya. “BUMN kita tidak boleh dijual, Rini harus ingat sejarah penjualan BUMN yang sekarang kita sesali,” jelasnya.

Lanjutnya, Presiden Jokowi harus membatalkan rencana ini, jika APBN tidak sehat, silahkan mencari uang dengan cara yang kreatif bukan dengan menjual negara.

“Jika menterinya tidak mampu, segera pecat dan ganti. Terutama menteri-menteri dibidang perekonomian memang harus dipecat semua dan diganti. Kami meminta kepada presiden untuk segera bertindak sebelum negara ini hancur oleh kelakuan menteri-menteri yang tidak bisa kerja seperti Rini Soemarno ini,” pungkas Ferdinand.(intelijen)

Ini Dia Rahasia Prabowo Gaet Rachmawati Jadi Waketum Gerindra

GARUDA LUKA - Rachmawati Soekarnoputri yang menjabat Wakil Ketua Umum Gerindra menandakan Prabowo ingin melawan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Kalau dibaca secara politik, Rachmawati yang menempati Waketum itu upaya Prabowo untuk melawan Megawati,” kata pengamat politik Zainal Abidin  Rabu (8/4).

Menurut Zainal, masuknya Rachmawati di Gerindra akan menarik simpatisan Bung Karno yang ada di PDIP.

“Rachmawati mempunyai pengaruh di kalangan pendukung Soekarno. Ini menambah kekuatan Gerindra dalam menghadapi Pemilu 2019,” papar Zainal.

Zainal menilai bergabungnya Rachmawati di Gerindra lebih pada ideologi yang didirikan Prabowo Subianto ini mirip yang diperjuangkan Bung Karno.

“Kalau saya lihat Rachmawati gabung ke Gerindra lebih didasarkan pada pertimbangan ideologis,” pungkas Zainal.

Putri mantan Presiden pertama RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, diangkat menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi DPP Partai Gerindra. Hal tersebut diumumkan secara resmi dalam acara Pelantikan Pengurus Pusat Partai Gerindra dan Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Gerindra di Kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2015).

“Menetapkan Nyonya Rachmawati Soekarnoputri sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Aula DPP Gerindra, Rabu (8/4).(intelijen)

Prabowo : Kenapa Banyak Yang Takut KMP

GARUDA LUKA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai banyak yang takut pada Koalisi Merah Putih. Koalisi partai politik ini menurutnya kerap menjadi sorotan bukan hanya dari dalam negeri tapi juga luar negeri.

“KMP selalu jadi bahan pembicaraan, selalu bertanya apakah KMP solid atau tidak,” kata Prabowo dalam pidatonya saat pelantikan pengurus DPP Gerindra di Jakarta, Rabu (8/4).

Bahkan tokoh politik dari luar negeri menurut Prabowo kerap bertanya kepadanya apakah KMP solid atau tidak. Banyaknya pertanyaaan dan sorotan pada KMP membuat Prabowo berkesimpulan bahwa KMP memang ditakuti banyak pihak. Ia juga bertanya mengapa sampai banyak yang takut pada koalisi yang beranggotakan lima partai politik yang ada di DPR ini.

Padahal, kata Prabowo, selama ini KMP hanya memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. “Kami tokoh KMP setiap pekan selalu bertemu, di benak kami hanya satu yang kami pikirkan, kepentingan Bangsa Indonesia,” katanya.

Menurut Prabowo seharusnya tidak ada yang patut ditakuti oleh KMP. Bahkan kepada pemerintahan saat ini, KMP menurutnya bukan memposisikan diri sebagai oposisi. Jika pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla berpihak rakyat, KMP menurutnya siap memberikan dukungan penuh.

Dalam acara pelantikan pengurus DPP Gerindra ini seluruh petinggi KMP hadir, kecuali Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang berhalangan hadir. Dalam barisan tamu undangan terlihat hadir Aburizal Bakrie, Hilmi Aminudin, Akbar Tanjung, Amien Rais, dan tokoh-tokoh partai politik lainnya. “Hari ini (tokoh KMP) hadir cukup lengkap,” kata Prabowo.(CNN Indonesia)

Metallica juga Diminta Lobi Jokowi untuk Batalkan Hukuman Mati Bali Nine

GARUDA LUKA - Senin kemarin (6/4), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta baru saja menolak permohonan banding duo terpidana mati 'Bali Nine', Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Permohonan menguji penolakan grasi kedua penyelundup narkoba itu ditolak majelis hakim.

Tim pengacara mengaku tidak akan menyerah dalam mengupayakan pembebasan warga negara Australia itu. Sembari meneruskan upaya hukum terakhir ke Mahkamah Konstitusi, Todung Mulya Lubis selaku ketua tim pengacara Bali Nine akan menggencarkan kampanye pengampunan. Salah satunya meminta grup band Metallica melobi Presiden Joko Widodo. Tawaran itu disampaikan Todung melalui akun twitter-nya.

"Halo @Metallica? Mari berkampanye untuk menyelamatkan nyawa seseorang di Indonesia dari hukuman mati. Mari bernyanyi dan membuat permohonan untuk @joko_wido2," tulisnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi adalah fans berat Metallica sejak masa mudanya. Jokowi pun pernah terlibat dugaan gratifikasi hanya karena menerima pemberian bas dari personil Metallica, Robert Trujillo sewaktu menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Dalam keterangan tertulis kepada merdeka.com, Todung punya alasan mengapa ngotot memperjuangkan Bali Nine sampai akhir. Dia mengaku berkomitmen pada penegakan hak asasi di Tanah Air. Selain itu, dengan menghapus hukuman mati, maka upaya penyelamatan WNI di luar negeri bisa lebih mudah dilakukan

"Kita meminta WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati untuk diampuni, maka kita sepatutnya juga berpikir panjang dalam memberikan hukuman mati."

Selain itu, menghukum mati semua terpidana narkoba menurut Todung berlawanan dengan janji Jokowi selama kampanye pilpres. Ketika itu, di hadapan aktivis HAM, Jokowi berjanji mengungkap dan menuntaskan pelanggaran hak asasi di masa lalu.

"Saya ingin mengingatkan Presiden akan janjinya untuk menjunjung isu HAM di masa kampanye lalu," tandas Todung.
sumber

Ribuan TKI tagih janji Jokowi di Istana

GARUDA LUKA Jakarta - Ribuan massa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengatasnamakan Aliansi TKI Menggugat, menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (7/4). Massa yang berasal dari Indramayu dan Cirebon, Jawa Barat, ini menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang tak kunjung mencabut moratorium pengiriman TKI.

Koordinator aksi M Ali Ridho mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye pemilihan presiden lalu pernah berjanji akan memihak kepada TKI. Karenanya, hari ini para TKI datang untuk menagih janji tersebut.

“Saya kembalikan hal ini kepada janji Bapak Presiden. Ketika masih jadi calon presiden beliau menjanjikan dua hal. Pertama meningkatkan pendidikan atau pelatihan TKI. Yang kedua beliau mengatakan akan memberikan perlindungan TKI di luar negeri,” terang Ali.

Menurutnya, moratorium pengiriman TKI ke luar negeri sangat merugikan rakyat kecil. Pasalnya, kebijakan tersebut menutup akses mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Sementara mengenai masalah-masalah yang kerap menimpa TKI selama ini, lanjut Ali, bisa dihindari jika pemerintah benar-benar menjalankan tugas. Dia kembali tegaskan bahwa perlindungan dari pemerintah serta pelatihan dan pendidikan TKI menjadi solusi yang paling baik untuk masalah ini.

“Intinya perlindungan itu adalah hak TKI dan tanggung jawab negara,” tegas dia.

Aksi para TKI ini berlangsung hingga sekitar pukul 13.00 WIB. Setelah shalat Dzuhur berjamaah di depan Istana, massa bergeser ke depan Gedung DPR, Senayan, untuk melanjutkan aksi.
sumber

Mahasiswa Lampung demo gulingkan Jokowi

GARUDA LUKA Lampung - Gelombang unjuk rasa menentang kebijakan Presiden Jokowi yang tidak prorakyat kembali mengalir di kota Bandar Lampung, Selasa (7/4).
Ratusan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lampung terpaksa turun ke jalan mengkritisi kebijakan Jokowi – JK yang semakin menyengsarakan rakyat. Mahasiswa mengaku akan terus melakukan aksi protes untuk menggulingkan Jokowi jika program-programnya tidak peduli pada rakyat.

Para mahasiswa menggelar aksi di Tugu Adipuran, pusat kota Bandar Lampung. Di tengah keramaian arus lalu lintas, mahasiswa bergiliran berorasi meneriakkan menolak kebijakan Presiden Jokowi yang semakin hari semakin menyengsarakan rakyat.

Spanduk dan banner bertulisan menolak kebijakan Jokowi seperti menaikkan harga BBM, melemahnya nilai rupiah, harga sembako melambung, pemblokiran puluhan situs berita Islam, dan pemberian uang muka kendaraan bagi pejabat.

Menurut Rudi, salah seorang aktivis IMM, pemerintah Jokowi – JK sudah berjalan tidak sesuai lagi dengan janji-janjinya mensejahterakan rakyat. Harga BBM naik terus, karena presiden melepaksan harga berdasarkan mekanisme pasar dunia.

“Kebijakan ini sudah inkonstitusional. IMM memprotes keras kebijakan seperti ini,” katanya.

Dalam tuntutannya, IMM Provinsi Lampung meminta kepada pemerintahan Jokowi – JK agar mengembalikan subsidi BBM bagi rakyat dan tidak menyerahkan harga BBM berdasarkan mekanisme pasar karena inkonstitusional.

IMM juga meminta agar dilakukan penguatan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dollar untuk kestabilan perekonomian.
Tidak hanya itu, IMM melakukan protes keras agar pemerintah lebih selektif dengan melakukan uji publik sebelum melakukan pemblokiran terhadap situs berita Islam yang dinilai menyebarkan faham radikalisme.

Dalam penegakan hukum, IMM menyerukan pemerintah juga harus segera memberikan kepastian hukum terhadap kasus narkoba internasional atau duo Bali nine, yang saat ini tidak jelas ujungnya.

Dalam tuntutan terakhirnya, IMM meminta Jokowi – JK untuk menyetabilkan perekonomian Indonesia pascakenaikan BBM pada 28 Maret lalu, dan segera realisasikan nawacita yang dijanjikan saat kampanye lalu.

Sementara itu, Desakan mahasiswa yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur karena dianggap banyak melahirkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat terus bermunculan. Bagaimana tanggapan Wakil Ketua DPR Fadli Zon?

“Ya itu dinamika politik, biasalah,” kata Fadli Zon, sambil tersenyum di gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/4).

Politikus Gerindra justru lebih khawatir jika kondisi rupiah terus melemah karena berpotensi terjadi krisis seperti ketahanan pangan.

Karena itu, Fadli mengingatkan seharusnya pemerintah bisa lebih tanggap bahwa kebijakan-kebijakan yang diambilnya, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti BBM, gas, TDL, sudah menyengsarakan rakyat. Sehingga perlu pertimbangan yang matang.

“Kalau saya melihat, kenaikan BBM itu jelas menyengsarkan rakyat dan harus dievaluasi. Jadi tidak perlu ada kenaikan BBM. Pemerintah harus tau bahwa kenaikan BBM memicu semua harga-harga kebutuhan pokok,” tegasnya.
sumber

Mahasiswa Riau demo gulingkan Jokowi

GARUDA LUKA Sumatra - Sekitar 200 massa mahasiswi Fisipol Universitas Riau (Unri) yang menamakan dirinya “Gerakan Perempuan Perintahkan Jokowi” melancarkan aksi demo ke PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) Rumbai Pekanbaru, Selasa petang (7/4/2015).

Juru Bicara aksi demo Sabariah dan Wulan Dewi Komala dalam orasinya di pintu gerbang masuk PT CPI Rumbai Pekanbaru menegaskan rakyat kecil kini merasakan betapa sulitnya ekonomi sehari-hari. Harga BBM naik, rupiah anjlok dibanding dollar AS, harga bahan pokok sehari-hari juga naik dan mencekik rakyat. Pedagang kecil seperti pedagang lontong merasakan mahalnya harga sembako.

“Jika perekonomian Indonesia tak membaik juga, kasus KPK-Polri tak selesai, masalah korupsi tak dituntaskan, harga BBM masih naik dan subsidi BBM dicabut, maka kami secara serentak di seluruh Indonesia pada 20 Mei 2015 akan menurunkan Jokowi-JK dari jabatannya,” kata Sabariah lantang melalui alat pengeras suara.

Menurut mahasiswi janji-janji yang disampaikan Jokowi dulu saat kampanye yang terangkum dalam Nawacita mulai dari masalah politik pemerintahan, kemandirian, ekonomi, migas, kesehatan, penegakan hukum, pun mungkin hanya Jokowi dan Tuhannya yang tahu, kapan terealisasi. Rakyat mulai gigit jari karena rakyat menjadi korban kepentingan.

Dari sekian banyak permasalahan di negeri ini memaksa kami perempuan Indonesia ikut turun ke jalan dan angkat bicara. Kalaulah kesabaran itu tak ada batasnya, maka kini kami menguatkan kesabaran ini untuk melawan pengkhianat rakyat. Kami dari aliansi Perempuan Indonesia mengatakan : Memerintahkan Jokowi stabilkan kondisi Nasional Perekonomian Indonesia, agar Jokowi nasionalisasikan aset sumber daya alam Indonesia, cabut kebijakan BBM berdasarkan mekanisme pasar dan kembalikan subsidi BBM, agar Jokowi selesaikan konflik antar lembaga penegak hukum, agar Jokowi tindak tegas kasus korupsi.

Dari pengamatan di lapangan petang tadi, massa demonstran semuanya
perempuan. Mereka menaiki 3 unit bus kampus Unri Panam Pekanbaru. Demo dimulai pukul 15.00 WIB dan selesai 16.20 WIB
sumber

Mahasiswa Makassar, Aceh dan Surabaya bertekad gulingkan Jokowi

GARUDA LUKA - Situasi politik semakin memanas seiring kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

Sejumlah kalangan mahasiswa marah dan bertekad untuk melengserkan rezim Joko Widodo (Jokowi) dan pasangannya, Jusuf Kalla.

Ratusan mahasiswa yang melakukan aksi di depan Gedung DPRD Makassar menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla turun karena dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah di Indonesia.
Mahasiswa Makassar juga menilai, kepemimpinan Jokowi dan JK malah memperparah keadaan di Indonesia yang menyengsarakan rakyat.

“Pokoknya, Jokowi-JK harus turun. Situasi Indonesia makin parah. Mereka tidak mampu menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Rupiah makin lemah, BBM naik, hukum makin tidak jelas, koruptor dilindungi, dan masih banyak lagi,” kata Dian Mahadipa, koordinator aksi, saat menyampaikan aspirasinya di atas mobil truk yang dibajak.

Adapun kelompok mahasiswa yang menggelar aksi ini terdiri dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa. Aksi mahasiswa ini mengganggu arus lalu lintas di Jalan AP Pettarani yang merupakan jalur trans-Sulawesi Selatan.

Mahasiswa memblokade Jalan AP Pettarani dengan memarkir mobil truk tronton dan mobil tangki BBM yang dibajak di depan Gedung DPRD Makassar. Selain itu, mahasiswa juga membakar ban bekas di beberapa titik di sekitar lokasi aksi. Aparat kepolisian juga sibuk mengatur arus lalu lintas dan mengalihkannya ke jalur alternatif.

Sementara itu, pendemo dari kelompok Cipayung Plus yang berada di halaman Gedung DPRD Makassar terus menyampaikan aspirasinya dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk turun.‎

Beberapa hari lalu, Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Aceh, melancarkan aksi demonstrasi di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Senin (30/3) sore. Dalam aksi itu, mahasiswa menyerukan pencabutan mandat terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presidennya, Jusuf Kalla. Aksi demo tersebut dinamakan dengan “Konser Cabut Mandat Pengkhianat Rakyat dan Rapor Merah Pemerintahan Jokowi-JK”.

Amatan Serambi, seratusan mahasiswa yang mengenakan pakaian almamater kampus berwarna hijau tersebut berkumpul di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh sekira pukul 17.00 WIB. Tampak mahasiswa membawa poster dan spanduk yang bertuliskan berbagai kecaman mereka terhadap Jokowi-JK.

Dalam orasinya, mahasiswa menganggap, 162 hari kepemimpinan Jokowi-JK telah berjalan selama dilantik 20 Oktober 2014 lalu, namun belum ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh orang nomor satu dan dua di Indoneisa itu yang pro terhadap rakyat.

Presiden Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Muhammad Hamzah dalam orasinya mengatakan, saat ini Presisen jokowi beserta wakilnya Jusuf Kalla dianggap gagal dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan pro rakyat dalam masa 100 hari kerja mereka.

“Hari ini kawan-kawan sudah 162 hari Presiden dan Wakil Presiden kita memimpin. Tapi apa kawan-kawan, semuanya nihil tidak ada apapun yang diwujudkan melainkan hanya janji politik manis dan blusukan ke sana-sini,” kata Hamzah.

Disebutkan, berbagai masalah yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir adalah sebagai bukti bahwa Jokowi-JK gagal dalam memimpin negeri ini. Mahasiswa menilai, naik turunnya harga bahan bakar minyak (bbm), penundaan eksekusi mati duo Bali Nine, dan melemahnya rupiah adalah buki pemerintah Jokowi-JK gagal membuka awal yang baik bagi pemerintahannya.

“Wajar kami menuntut hari ini, wajar kami protes, wajar kami melakukan aksi ini. Karena presiden kita sama sekali tidak prorakyat, apakah itu yang dinamakan presiden, bagi kami jika harga bbm naik terus, maka Jokowilah yang harus turun,” kata Hamzah.
Aksi seratusan mahasiswa kemarin cukup menarik perhatian bagi warga yang melintas di kawasan Simpang Lima, Banda Aceh. Pasalnya, mahasiswa menggelar konser dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan rakyat yang diiringi oleh beberapa mahasiswa yang memainkan gitar. Tampak mereka menyanyikan lagu secara serentak, termasuk lagu sakitnya tuh di sini yang diparodikan menjadi pilih Jokowi sakitnya tuh di sini.

Dalam aksi itu, mahasiswa juga sempat menyebutkan dan menyerukan kapada masyarakat untuk mengawal ketat semua janji-janji Jokowi yang diumbar ketika mantan Gubernur DKI itu berkunjung ke Aceh beberapa waktu lalu. Meski begitu ramai, aksi tersebut berjalan tertib di bawah pengawalan personel polisi dari Polresta Banda Aceh.

Beberapa hari lalu pula, Karena kecewa atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo, mahasiswa dan pemuda di Surabaya, Jawa Timur kembali turun ke jalan, Rabu (1/4). Aspirasi aksi unjuk rasa dilakukan sekitar seratus orang di depan Gedung Grahadi Surabaya, Jalan Gubernur Suryo itu menuntut Jokowi segera turun karena kebijakannya dianggap tidak pro-rakyat.

Dalam aksinya, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Pahlawan tergabung dalam Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK) itu juga membawa beberapa spanduk dan poster berisi kecaman. Spanduk itu bertuliskan ‘Jokowi Boneka Imperialisme.’ Mereka juga membawa poster-poster berisi protes di antaranya ‘Turunkan Jokowi,’ ‘Jokowi Pendusta,’dan lain sebagainya.

Dalam orasinya, para demonstran mengkritik kebijakan Jokowi malah menyengsarakan rakyat kecil. Salah satunya adalah kebijakan naik-turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan harga sembilan bahan pokok tidak stabil.

“Kebijakan-kebijakan Jokowi selama menjabat sebagai presiden telah membuat rakyat sengsara. Pemerintahan seolah-olah ribut dengan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan rakyat,” kata salah satu Korlap Aksi, Ali Zulkarnain dalam orasinya.

Menurut Ali, fluktuasi harga BBM sangat jelas semakin membuat rakyat menderita, karena harga-harga sembako ikut tidak stabil. “Kemudian kemelut politik yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi bangsa, terjadi karena sikap Jokowi yang tidak tegas. Bahkan, korupsi pun makin merajalela,” ujar Ali.

Dalam aksinya itu, para mahasiswa sempat berusaha memblokade Jalan Gubernur Suryo, tapi dihalang-halangi puluhan polisi. Para demonstran pun akhirnya memilih bergeser ke Gedung DPRD Surabaya di Jalan Yos Sudarso dengan berjalan kaki dan kembali melakukan aksi unjuk rasa.

“Dengan persoalan-persoalan yang makin kompleks selama kepemimpinan Jokowi, maka kami mahasiswa Indonesia menuntut Jokowi segera mundur dari jabatan, sebelum mahasiswa dan rakyat menurunkannya paksa dengan menggelar aksi besar-besaran,” tambah Ali.

Akibat aksi para mahasiswa ini, arus lalu lintas di Jalan Gubernur Suryo tersendat. Sedangkan personel polisi dari Polrestabes Surabaya yang membentuk pagar betis di depan Gedung Grahadi, terus bersiaga, sebagian lagi tetap mengatur arus lalu lintas.
sumber

Soal DP Mobil, "Masak batalkan Perpres pake Perpu, Aneh Bener!"

GARUDA LUKA JAKARTA - Tak sampai lima hari, Presiden Joko Widodo berencana mencabut Perpres Nomor 39 tahun 2015 tentang tunjangan uang muka kendaraan pejabat negara. Hal ini tentu saja karena derasnya kritikan terkait peningkatan nominal angka uang muka atau down payment (DP) bagi mobil pejabat tersebut.

Untuk mencabut Perpres tersebut, Jokowi disebut akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu). Tindakan pemerintah ini mendapat tanggapan dari pakar hukum Yusril Ihza Mahendra.

Ia, melalui akun @Yusrilihza_Mhd, hanya berkomentar sedikit atas upaya pemerintah. "Masak batalkan Perpres pake Perpu! Aneh bener," tutur dia seperti dikutip ROL

Cuitan Yusril pun ditanggapi oleh politikus Demokrat, Ikhsan Modjo. Melalui akun @IkhsanModjo, ia menyatakan seharusnya pemerintah mengeluarkan Perpres kembali.

"Batalkan Perpres biasanya sih dengan keluarkan Perpres lagi. Ini yang kasih tau saya level kabag di kementerian. Masak menterinya gak paham," ujar dia.

sumber

Ditantang Yasonna, Yusril: ENTE JUAL, ANE BELI

GARUDA LUKA - Kuasa hukum DPP Golkar hasil Munas Bali, Yusril Ihza Mahendra, menjawab keinginan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hanamongan Laoly untuk bertarung di pengadilan.

Menteri Yasonna sebelumnya mengatakan SK pengesahan kubu Agung Laksono adalah yang sah. Sehingga, kalau kubu Munas Bali menggugatnya, maka ia akan bertarung di pengadilan.

"Bahwa Yasonna mau bertarung melawan kami di pengadilan, kami jawab: ente jual, ane beli," kata Yusril, dalam keterangan persnya, Senin 6 April 2015.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, sudah mengabulkan untuk mengeluarkan putusan sela penundaan SK Menkum HAM itu, sehingga, SK pengesahan kubu Agung itu sementara tidak berlaku.

Yusril membenarkan pernyataan Yasonna bahwa putusan sela tidak membatalkan SK itu. Hanya menunda saja. Dia juga mengakui, putusan sela membuat pihak Agung Laksono tidak bisa mengambil kebijakan atas nama partai.

Namun, Yusril meminta pihak Agung Laksono mematuhi aturan hukum yang berlaku.

"Agung cs sebagai tergugat hendaknya mematuhi putusan sela yang berisi penundaan berlakunya SK Menkum HAM tersebut. KPU juga tidak ada alasan mengatakan bahwa Agung cs masih berwenang ambil keputusan dalam pilkada akan datang," katanya.

Dia mengajak semua pihak yang bertikai, tetap menghormati aturan hukum secara fair. Tidak memutar balikkan fakta hukum dengan logika berpikir politis.

"Jangan biasakan plintir-plintir sesuatu sehingga membuat hal yang sudah jelas menjadi nggak jelas. Putusan hukum itu jelas dan terang maknanya," kata pakar hukum tata negara ini.

Putusan hukum, kata Yusril, harus ditafsir dengan hukum juga. Tidak malah menafsirkan dengan politik. Yusril mengingatkan, hukum itu ada ilmunya, yakni ilmu hukum. Sehingga, tidak boleh menafsirkan hukum dengan mengikuti logika orang awam yang tidak paham hukum.

"Pahami putusan hukum itu dengan ilmu hukum, jangan pakai ilmu pelintir. Ilmu pelintir ini isinya hanya legitimasi kepentingan sendiri," katanya.

sumber: vivanews

Jokowi Pingin Budi Gunawan Jadi Wakapolri? Siasat Apalagi Ini!

GARUDA LUKA Jakarta - Penokohan Budi Gunawan oleh Presiden Jokowi belumlah berhenti. Dikabarkan Budi Gunawan setelah gagal dilantik menjadi Kapolri malah akan dinobatkan menjadi Wakapolri. Keputusan ini mengundang pendapat dari Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, yang mengatakan, Presiden Joko Widodo akan mempertaruhkan kepercayaan publik jika meloloskan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai wakil kepala Polri. Menurut dia, segala pilihan memiliki konsekuensi. 

"Masalah public trust menjadi taruhan berat bagi Jokowi jika menyetujui Budi Gunawan jadi wakil kepala Polri. Hal ini mengancam mengikis secara perlahan legitimasi pemerintah," ujar Siti, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/4/2015) seperti dilansir Kompas.

Menurut memori publik, lanjut Siti, sudah telanjur negatif terhadap sosok Budi. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Budi sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Meski akhirnya penetapan tersangka Budi dibatalkan melalui praperadilan, menurut Siti, hal itu tak berpengaruh besar karena putusan itu juga menimbulkan kontroversi.

"Dengan kondisi demikian, pencalonan BG jadi wakil kepala Polri akan telak-telak ditentang oleh publik. Publik akan berkukuh Jokowi tidak menyetujui Budi," kata Siti.

Wacana Budi Gunawan sebagai wakil kepala Polri muncul setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan DPR dalam rapat konsultasi pada Senin (6/4/2015) kemarin. Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Anton Charliyan mengakui, Budi merupakan salah satu kandidat terkuat untuk menjadi wakil kepala Polri.

"Salah satu kandidat utama dan terkuat, ya memang Pak BG," sebut Anton.

Walaupun demikian, Anton mengatakan, jabatan wakil kepala Polri belum terlalu penting untuk dibahas. Bagi Polri, kata dia, yang terpenting adalah terpilihnya kepala Polri definitif.

"Pak Badrodin yang penting menjadi kepala Polri dulu. Soal wakil kepala Polri nanti terserah Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi) saja," kata Anton.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto mengatakan, pencalonan Budi Gunawan sebagai wakil kepala Polri sama sekali tidak melanggar peraturan sepanjang dia memenuhi syarat yang ditetapkan.

"Tiap anggota kepolisian pangkat bintang tiga punya kesempatan yang sama jadi kepala Polri. Yang jelas tidak cacat dalam karier dan layak dicalonkan meski yang memutuskan tetap Presiden," kata Rikwanto.

Calon kepala Polri Komjen Badrodin Haiti juga membenarkan wacana Budi Gunawan sebagai wakil kepala Polri. Namun, dia tidak mau terburu-buru untuk membicarakan hal tersebut. Badrodin mengatakan, hal itu akan dibicarakan setelah kepala Polri definitif terpilih nantinya.

sumber

Hah... Puan Satu Mobil Sama Presiden Jokowi? Yang Bener Aja!

GARUDA LUKA Jakarta - Bisa disebut, Jokowi adalah salah satu presiden yang paling kontriversial dalam sejarah Indonesia. Bagaimana tidak, saat pagi tadi Presiden Jokowi tiba di DPR untuk rapat konsultasi soal calon kapolri. Jokowi keluar dari mobil RI-1 bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Ada apa gerangan?

Mensesneg Pratikno menyebut hal itu adalah hal yang biasa. Tidak ada yang istimewa dari peristiwa tersebut.

"Kebetulan lagi di sini. Biasanya saya (naik mobil bareng Presiden). Nothing Istimewa. Boleh dong," kelakar Pratikno ketika dikonfirmasi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/4/2015), seperti dilansir Detik.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mobil RI 1 tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.00 WIB. Jokowi yang memakai setelan jas hitam turun dari mobil berbarengan dengan Puan Maharani yang mengenakan batik warna dominan cokelat.

Jokowi maupun Puan menebar senyum sepanjang langkah keduanya masuk ke Gedung Nusantara IV. Berjalan masuk ke dalam Gedung DPR, Jokowi diiringi oleh Mensesneg Pratikno. Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto dan Sekjen DPR Winantuningtyastiti juga mengiringi Jokowi berjalan masuk ke Gedung DPR.
sumber

Pokoknya Harus Turun...!

GARUDA LUKA Makassar - Kegeraman para mahasiswa di seluruh Indonesia terhadap kebijakan Presiden Jokowi tak bisa dihambat lagi. Dikabarkan, ratusan mahasiswa yang melakukan aksi di depan Gedung DPRD Makassar menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla turun karena dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah di Indonesia.

Para mahasiswa Makassar juga menilai, kepemimpinan Jokowi dan JK malah memperparah keadaan di Indonesia yang menyengsarakan rakyat.

"Pokoknya, Jokowi-JK harus turun. Situasi Indonesia makin parah. Mereka tidak mampu menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Rupiah makin lemah, BBM naik, hukum makin tidak jelas, koruptor dilindungi, dan masih banyak lagi," kata Dian Mahadipa, koordinator aksi, saat menyampaikan aspirasinya di atas mobil truk yang dibajak, seperti dilansir Kompas .

Kelompok mahasiswa yang menggelar aksi ini terdiri dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa. Aksi mahasiswa ini mengganggu arus lalu lintas di Jalan AP Pettarani yang merupakan jalur trans-Sulawesi Selatan.

Para mahasiswa memblokade Jalan AP Pettarani dengan memarkir mobil truk tronton dan mobil tangki BBM yang dibajak di depan Gedung DPRD Makassar. Selain itu, mahasiswa juga membakar ban bekas di beberapa titik di sekitar lokasi aksi. Aparat kepolisian juga sibuk mengatur arus lalu lintas dan mengalihkannya ke jalur alternatif.

Sementara itu, pendemo dari kelompok Cipayung Plus yang berada di halaman Gedung DPRD Makassar terus menyampaikan aspirasinya dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk turun secepatnya
sumber

Kondisi Negara, Kini Dokter dan Perawat Juga Demo Jokowi

GARUDA LUKA - Aksi demonstrasi bentuk kekecewaan terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak hanya digelar oleh mahasiswa tapi juga merambah ke berbagai elemen masyarakat.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai sekian kegagalan yang semakin menjauhkan rakyat dari kesejahteraan. Karena itu, rakyat harus segera membangunkan Jokowi agar terjaga dan bekerja demi rakyat Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh sekitar seribu massa terdiri dokter, tenaga kesehatan se- Malang Raya, beserta mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya. Mereka menuntut agar Jokowi segera memperbaiki jalannya pemerintahan yang semakin tidak jelas arahnya dikutip dari Merdeka.com, Senin (30/3).

Dr Atma Gunawan koordinator aksi mengatakan, dokter juga merasakan keterpurukan negeri ini. Ia mengatakan dokter tidaklah cukup untuk sekadar mengobati pasien. Karena menurutnya, permasalahan pasien tidak sekedar masalah penyakit.

"Masalah menyelamatkan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi, masalah penegakan hukum yang berjalan lamban, masalah harga yang melambung, kemudian masalah ketimpangan pendapatan antara aparatur negara," kata Atma, seperti dikutip dari Republika, Senin (30/3).

Ada empat hal yang dituntut para dokter, perawat, dokter spesialis, mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya dan tenaga medis lainnya yang ikut dalam aksi ini.

1. Penyelematan lembaga pemberantasan korupsi KPK dari upaya pengkerdilan.

2.Para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang ini juga meminta pemerintah untuk menegakan hukum yang adil.

3. Menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena semakin mencekik rakyat.


4. Pemerataan pendapatan aparatur negara dan pengabdi masyarakat. Karena menurut Atma penghasilan petugas pajak dengan dokter saat ini jauh lebih besar. Tunjangan petugas pajak dapat mencapai ratusan juta. Sedangkan para dokter yang bekerja di daerah terpencil dengan segala resiko tidak lebih Rp 5 juta.

Para demonstran menyerukan kepada Jokowi dan Jusuf Kalla agar segera bangun dan bekerja.

"Jokowi bangunlah, rakyat sudah semakin tersiksa dengan kebijakanmu. BBM kau naikkan, subsidi kau cabut dan harga-harga terus melejit. Rakyat semakin menderita, bangunlah... Jokowi," kata seorang orator dari atas mobil yang diikuti nyanyian para peserta aksi.
sumber

Putri Bung Karno: Jokowi-JK Dipertahankan, NKRI Bisa Hancur

GARUDA LUKA – Putri Presiden pertama RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, mengingatkan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak bisa dipertahankan lagi. Alasannya, jika Jokowi masih dipertahankan, Indonesia akan semakin hancur.

“Jokowi-JK tidak bisa dipertahankan lagi. Indonesia akan makin hancur bila masih mempertahankan Pemerintahan Jokowi-JK,” tegas Rachmawati dalam keterangannya kepada intelijen (06/04).

Menurut Rachmawati, rezim Jokowi hanya menjadi kaki tangan nekolim, boneka kaum kapitalis liberalis yang menjual negara ke pihak asing.

“Praktik ini tak jauh beda dengan yang dilakukan Megawati Soekarnoputri saat menjadi presiden. Bahkan diyakini pengabaian terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi negara akan lebih parah terjadi saat ini,” papar Rachmawati.

Kata Rachmawati, Jokowi tidak banyak mempunyai kewenangan dalam memberikan keputusan karena hanya sebagai petugas partai. “Jika pemerintahan Jokowi-JK tetap dibiarkan maka akan berakibat pada hancurnya ideologi negara yang pada gilirannya akan menghancurkan NKRI di tangan rezim proxy kapitalis,” pungkas Rachmawati.

Red

Ini Bukti yang Diungkap PDIP: Rezim Jokowi Ingkari Ruh Reformasi Soal TNI

GARUDA LUKA – Dinamika dan program-program di lingkungan TNI akhir-akhir ini sudah banyak yang patut dipertanyakan dengan sungguh-sungguh, karena sudah menabrak undang undang dan keluar dari ruh reformasi.

Penegasan itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI dari F PDIP Mayjen (Purn) TB Hasanuddin kepada intelijen (05/04). “Ini beberapa contoh yang sudah jelas-jelas menabrak UU 34/2004 tentang TNI: MoU antara TNI dengan Menhub, MoU dengan Menperikanan, MoU dengan MenESDM dan terakhir MoU dengan Menkumham,” ungkap TB Hasanuddin.

Menurut TB Hasanuddin, jika MoU yang menugaskan TNI dalam “penjagaan sipil” tersebut dilaksanakan, maka setidaknya TNI harus mengerahkan tidak kurang dari 35.000 anggota per hari.

“Untuk berjaga di pelabuhan, stasiun, terminal, di pos Pertamina dan di rutan-rutan seluruh Indonesia, maka setidaknya TNI akan mengerahkan tidak kurang dari 35.000 orang per hari. Pertanyaannya: siapa yang mendanainya? Uang dari mana? Bagaimana tingkat profesionalisme prajurit nanti ketika mereka harus memegang dan berlatih dengan alutsista canggih?” tegas Hasanuddin.

Kata Hasanuddin, 35.000 prajurit yang ditugaskan di berbagai pos itu sebenarnya pekerjaan sipil. “Apakah akan dirangkap lagi oleh TNI seperti zaman Orba? Atau di era presiden sekarang ini dan di era parlemennyanya kita sekarang akan kembali ke era Orde Baru?” pungkas Hasanuddin.

Red

PDIP Kritik Keras Jokowi yang Setujui Uang Muka Mobil Pejabat

GARUDA LUKA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melupakan rakyat dengan berbagai kebijakan yang menyengsarakan masyarakat kecil.

“Pantesan beras dan gula naik karena BBM naik, dan uang hasil BBM rupanya untuk beli mobil baru kang jenderal ya,” kata politikus PDIP Mayjen (Purn) TB. Hasanuddin dalam pesan singkat kepada intelijen, Minggu (5/4).

Hasanuddin meminta pemerintah Jokowi untuk mempertimbangkannya kembali kenaikan tunjangan uang muka (Down Payment/DP) pembelian kendaraan pejabat negara.

“waktunya kurang tepat saat ini menyuntik DP mobil pejabat negara karena rakyat sedang kesulitan dengan melambungnya harga kebutuhan pokok sehari-hari,” papar Hasanuddin.

Hasanuddin mengkritik menteri Jokowi yang menggunakan mobil lexus yang harganya Rp2,8 miliar rupiah, lebih mahal dari mobil Camry di era SBY.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi) telah menyetujui kenaikan tunjangan DP) pembelian kendaraan pejabat negara dari Rp 116.650.000 menjadi Rp 210.890.000, sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Presiden No. 39/2015.(RED)

PDI-P Gelar Kongres di Bali, Risma Tak Diundang

GARUDA LUKA - Meski termasuk kepala daerah yang sukses diusung PDI-P, Tri Rismaharini tidak diundang dalam Kongres PDI-P VI di Bali, 9 April mendatang. Alasannya, Risma tidak tercatat sebagai kader PDI-P.

“Tanda sebagai kader PDI-P adalah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), jika tidak punya KTA tidak berhak mendatangi kongres, tapi kalau Bu Risma mau datang, ya terserah,” kata Wakil Ketua Bidang Organisasi, DPC PDI-Perjuangan Kota Surabaya, Sukadar, Senin (6/4/2015).

Sukadar mengatakan, wali kota perempuan pertama Surabaya itu hanyalah orang luar yang sukses diusung PDI-P untuk menjadi wali kota Surabaya.

“Tapi untuk pilwali tahun ini, kami pastikan tidak lagi mengusung orang luar, kami sudah tegas mengusung kader sendiri,” tambahnya.

Dinilai tidak memiliki komunikasi yang baik dengan PDI-P semenjak menjadi wali kota Surabaya, Risma terancam tidak akan diusung lagi dalam Pilwali Surabaya, Desember mendatang.

Sementara itu, sejumlah partai yang memiliki kursi di DPRD Surabaya seperti PAN, Partai Golkar, Gerindra, dan PKS menyatakan siap untuk mengusung Risma menjadi walikota lagi hingga 2020.(kompas)
red