Info
|
Profil G+ Profil Facebook Profil twitter profil Youtube rss feed
Berita Unik

News

Pro Kontra

Bagaimana tampilan situs ini menurut anda?

Terimakasih atas kunjungannya, Kami minta waktu shobat sebentar untuk kasih penilaian, Apa shobat Suka Desain dan Warna situs ini?

Pro!
Kontra!
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan

Firman Subagyo : Saatnya Kita Bicara...!


GARUDA LUKA - Hiruk pikuk yang terus mendera republik ini telah banyak membuat orang miris dan prihatin. Salah satunya adalah politisi Partai Golkar, Firman Subagyo. Hatinya seperti gundah dan sesak melihat perjalanan bangsa dan negara di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) seperti yang terjadi pada saat ini.

Kegundahannya itu ia tuangkan dalam sebuah tulisan yang pada intinya meminta agar Jokowi-JK sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara melakukan tindakan-tindakan yang lebih kongret untuk menghentikan semua hiruk pikuk yang terjadi.

Berikut tulisan lengkap Firman Subagyo yang dia beri judul Saatnya Kita Berbicara:

Semakin hari situasi kondisi bangsa dan negara ini tidak semakin membaik dari hiruk pikuk politik, ekonomi, dan penegakkan hukum.

Kalau seperti ini terus menerus mau dibawa kemana nasib bangsa dan negara ini?!

Ketika di era Pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) banyak orang menyemooh bahwa negeri ini dikelola dengan auto pilot. Namun faktanya masih smooth landing dengan masa jabatan dua piriode. Masih banyak prestasi yang diukir stabilitas ekonomi, keamanan, dan penegakkan hukum sangat cukup baik terkendali. Bahkan prestasi yang paling menonjol adalah mampu melunasi hutang IMF (International Monetary Fund).

Di era Pemerintahan Jokowi-JK yang sudah berjalan hampir 8 bulan, belum ada tanda-tanda perbaikan yang nampak di depan mata. Apa capaian kerja yang akan dicapai? Presiden sibuk dengan pencitraan. Masih berkeliling daerah dengan bagi-bagi amplop 100 ribu rupiah.

Para menteri masing-masing menjalankan tugasnya tanpa Renstra (Rencana Strategis) yang jelas dan lagi-lagi membuat kebijakan yang kontroversi, mengikuti jejak pemimpinnya yang juga lebih mengedepankan pencitraan.

Wakil Presiden selalu membuat pernyaan yang kontroversi bertentangan dengan pernyataan Presidennya.

Ini jelas bahwa negeri ini dikelola bukan lagi auto pilot, tetapi automatiknya di kokpit sudah rusak, tidak berfungsi lagi.

Bisa-bisa nasib bangsa dan negara ini tenggelam di tengah laut seperti nasib pesawat Air Asia dan Adam Air.

Yang saya ungkapkan ini adalah sesuai fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa jeritan rakyat yang sangat luar biasa cenderung diabaikan oleh pemerintah.

Petani menjerit sembako mahal tidak terjangkau oleh rakyat. Hasil pertanian tidak ada yang membeli semua di permainkan oleh tengkulak.

Bulog (Badan Urusan Logistik) tidur nyenyak karena sudah menikmati proyek Raskin (beras untuk orang miskin) yang mencapai belasan bahkan puluhan triliun rupiah setiap tahunnya.

Belum lagi nasib nelayan yang sudah menikmati kehidupan layak dengan upayanya sendiri, namun lagi-lagi para menteri sebagai pembantu presiden membuat kebijakan yang membumihanguskan hak hidupnya, dan nasibnya semakin tidak jelas.

Semua persoalan yang menimpa hak hidup rakyat tanpa ada solusi. Ini sudah sangat memprihatinkan.

Belum lupa dalam ingatan kita demo besar-besaran yang dilakukan nelayan beberapa waktu lalu. Juga kemarin pada peringatan hari buruh "may day" yang tidak kalah serunya melakukan unjuk rasa secara damai untuk menyampaikan aspirasinya,

Ini semua merupakan bom waktu bagi pemerintahan Jokowi-JK karena semua itu terjadi akibat adanya kebuntuan komunikasi politik antara rakyat dan pemimpinya yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Esensi pemilu secara langsung yang demokratis adalah pemilu dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini kelihatanya yang tidak dipahami presiden Jokowi dan JK. Untuk itu Presiden dan Wakil Presiden harus segera merespon dan menyelesaikan semua persoalan yang menimpa dan membelenggu hak-hak hidup rakyat.

Untuk itu saya sebagai wakil rakyat mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menyerukan dan mendesak kepada Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK yang telah mendapat mandat dari rakyat jangan mengabaikan ini semua!

Hentikan semua hiruk pikuk perpolitikan dan kegaduhan antar aparat penegak hukum. Serahkan kepada mekanisme yang ada.

Dan saatnya Presiden dan Wakil Presiden serta pembantunya konsolidasi berbuat yang lebih kongkret untuk memperbaiki nasib rakyat ini.

Rakyat tidak butuh pidato dan debat dimedia cetak maupun televisi. Rakyat perlu penyelesaian cepat. Perut lapar tidak dapat ditunda, kita harus ingat bila rayat lapar dan bisa berbuat nekat dan bisa melakukan apa saja yang mereka mau yang berakibat dapat menimbulkan instabilitas, baik itu instabilitas ekonomi, keamanan, dan unjung-ujungnya instabilitas politik. Kalau tidak terkendali, ini dapat menyebabkan jatuhnya rezim kekuasaan dan ini sudah banyak terjadi di beberapa negara. Bahkan di negeri kita sendiri sudah terbukti.

Saudara Presiden dan Wakil Presiden lakukan langkah segera! Ganti para menteri yang tidak mampu menjabarkan Visi Misimu. Saatnya kalian melangkah tanpa ragu-ragu. Kalau kalian benar, maka rakyat akan di belakang kalian. Tetapi kalau hak-hak rakyat diciderai, maka kalian akan berhadapan dengan rakyat.

Selamat berjuang saudara-saudaraku!
Sumber

Jokowi : 'I Don't Read What I Sign'


GARUDA LUKA Jakarta - Pernyataan Jokowi soal tidak membaca seluruh surat-surat yang ditandatanganinya menjadi judul artikel dari sebuah surat kabar berbahasa Inggris, Jakarta Globe. Pada edisi Selasa (07/04/2015) tepatnya halaman enam, harian tersebut memuat sebuah berita dengan judul "Joko: I Don't Read What I Sign' (Joko: Saya Tidak Baca Apa Yang Saya Teken).

Foto artikel yang memuat judul ini menjadi perbincangan dan sindiran di dunia maya setelah pakar hukum Profesor Yusril Ihza Mahendra menuliskan tweet yang menyertakan gambar tersebut. Bahkan 'Presiden Jokowi Makin Mendunia' menjadi trending topic di twitter.

"Kita ikut menanggung malu," tulis Jonru melalui laman Facebooknya.

Sebelumnya diberitakan, soal Perpres DP mobil, Jokowi kembali menyalahkan menteri dengan mengatakan "Tidak mungkin saya harus mengecek satu per satu halaman yang saya harus tanda tangani."

Ini bukan pertama kalinya Jokowi menyalahkan dan melempar tanggung jawab kepada orang lain. Prilaku ini sudah sering terlihat sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tommy Soeharto membandingkan kebiasaan Jokowi ini dengan Presiden Soeharto.

"HMS (Haji Muhammad Soeharto) tidak pernah menyalahkan kabinetnya," katanya di twitter.

Prabowo: Indonesia Harus Berani Menegakkan Keadilan, Kebenaran dan Kejujuran


Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia sedang terancam. Menurutnya, demokrasi sedang terancam akan disandera, diperkosa, bahkan akan dirusak dengan politik uang.

"Kita tidak usah berpura-pura tanya sama anak buah kita, kalau mau jadi Bupati, Walikota berapa puluh miliar? Jadi Gubernur butuh berapa ratus miliar untuk dihabiskan? Ini yang berbahaya, karena mereka ingin menguasai kedaulatan NKRI," ujar Prabowo di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Rabu 8 April 2015.

Prabowo menanyakan kepada seluruh kader partai Gerindra yang hadir. Apakah mereka takut dengan preman-preman yang mengancam demokrasi? Serentak para kader-pun menjawab tidak.

Menurut Prabowo, jika ada kawan Koalisi Merah Putih atau sekutu tersentuh, maka seluruh Gerindra akan tersentuh. Tak lupa ia berharap dan mengimbau agar kader KMP tidak tersandera preman-preman bayaran.

"Kami ingin kesejukan tapi tolong jaga hukum. Kalau Anda robek-robek hukum, Anda harus hadapi risiko. Siapa yang menabur angin dia yang akan menuai badai," katanya.

Prabowo menegaskan, Indonesia butuh persatuan dan keutuhan, tetapi tidak boleh jadi penakut. "Tidak boleh menjadi kambing yang disuruh-suruh, harus berani menegakkan keadilan, kebenaran dan kejujuran."

Sumber: Viva

Website Islam Diblokir : Karena Pejabatnya Kerja

MOHON MAAF LOH ..sekedar Berikan FAKTA ..
MENTERI itu Tergantung BAGAIMANA Sifat & Kararter PRESIDENNYA
Kalo PRESIDENNYA mencla mencle , kemarin “A” berubah lagi jadi “B” diralat lagi jadi “C” yaa jangan HERAN kalo MENTERI & KABINETNYA sama saja grin emoticon
———————————————————————————
JAKARTA, Kompas.com – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara membenarkan adanya pemblokiran situs-situs yang menyebarkan paham radikalisme. Pemblokiran dilakukan atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).”Memang ada permintaan dari BNPT, diproses oleh teman-teman APTIKA (Aplikasi Informatika) trans positif. Cuma hasilnya seperti apa belum tahu,” kata Rudiantara di Istana Kepresidenan, Senin (30/3/2015).

http://nasional.kompas.com/read/2015/03/30/16241071/Situs-situs.Ini.Diblokir.Pemerintah.karena.Dianggap.Sebarkan.Paham.Radikalisme

—————————————
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Staf Ahli Menteri Kominfo, Henri Subiakto mengatakan salah satu alasan Menkominfo dan BNPT tidak melakukan pemanggilan terhadap pemilik media islam adalah tidak terteranya alamat dan domain yang jelas.
“Kalau media tersebut pakai co.id maka pasti terdata di database kami, kami bisa lacak juga di mana alamatnya, kalau pakai .com kan domain amerika,” ujar Henri saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan tujuh pimpinan redaksi media Islam, Selasa (31/3). http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/31/nm2ri4-kemenkominfo-alasan-tak-ada-pemanggilan-karena-pakai-domain-com
————————————–
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Humas dan Pusat Informasi BNPT, Irfan Idris menjelaskan, alasan pemerintah memblokir situs media Islam yang dianggap radikal, bukan hanya karena memuat tentang ISIS. Tetapi konten berita yang menjelek-jelekkan aparatur negara atau menjelekkan NKRI.
“Judulnya memang tolak ISIS, tapi belakangnya demokrasi buruk. Jokowi bla bla bla. Ini kan sama saja mendiskriminasi,” ujar Irfan, Selasa (31/3)  http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/31/nm2sln-bnpt-situs-islam-diblokir-karena-jelekkan-jokowi

Faizal Muhammad https://www.facebook.com/faizal.papanyahanan?fref=nf

Sumber: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1098834123476822&set=a.102505336443044.5791.100000507343631&type=1

======



====

MOHON MAAF LOH .ASLI SAYA KETAWA BACANYA
JUDULNYA ‘ SELALU ADA ALASAN UNTUK BERDALIH daripada MALU karena KETAHUAN BODOHNYA ” (maaf) grin emoticon
kalo yang Bilang ORANG lulusan SD seperti saya dimaklumi. nah ini orang yang kerja di KEMENTRIAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA staff AHLI lagi ck..ck..ck…HAIIYAAAA…WATAAAAUW GUBRAAAAK TING TONG
===============
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/31/nm2ri4-kemenkominfo-alasan-tak-ada-pemanggilan-karena-pakai-domain-com


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Staf Ahli Menteri Kominfo, Henri Subiakto mengatakan salah satu alasan Menkominfo dan BNPT tidak melakukan pemanggilan terhadap pemilik media islam adalah tidak terteranya alamat dan domain yang jelas.
“Kalau media tersebut pakai co.id maka pasti terdata di database kami, kami bisa lacak juga di mana alamatnya, kalau pakai .com kan domain amerika,” ujar Henri saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan tujuh pimpinan redaksi media Islam, Selasa (31/3).
Henri mengatakan jika media yang jelas asal-usulnya maka semestinya Kemenkominfo bisa melacak hal tersebut. Sayangnya, karena yang dipakai domain Amerika maka hal tersebut sulit untuk diketahui identitasnya.

Henri mengimbau untuk semua pemilik website apalagi situs berita seharusnya memakai co.id yang artinya domain Indonesia. Karena hal tersebut sudah sesuai dengan UU ITE. Ketika website tersebut mengandung unsur jurnalistik, maka mestinya berdomain Indonesia dan dilindungi undang-undang.
Terkait 19 situs yang diblokir oleh pemerintah menurut Henri salah satunya adalah memenuhi kriteria pemblokiran karena tidak memiliki domain Indonesia. Kedua, setelah dianalisis oleh pihak BNPT, ke 19 situs tersebut ternyata tak bisa dipertanggung jawabkan.
Upaya pemblokiran diklaim Henri sebagai cara untuk mencegah aliran dan paham yang dapat merusak NKRI. Selain itu, upaya ini juga untuk membendung penyebaran propaganda ISIS.


SENYUM SENYUM AJA BACANYA…..Namanya juga KABINET KERJA ..hanya KERJA..KERJA…KERJA tidak PERLU PAKE MIKIR /BERPIKIR sebelum MELAKUKAN /DIKERJAKAN yang penting KERJAKAN SAJA ..Tidak PERLU Menilai, Meneliti , Membaca, Menganalisa, lalu Memutuskan (5-M) spt dalam perusahaan saja dalam manajemen keputusan itu ada 5W+1H .(What,Why, When,Who Where, How).padahal itu mestinya jadi KERJAAN KEMENINFO….:D :D yaa dimaklumi PRESIDENNYA saja tidak PERNAH MIKIR..alias “SEMUA BUKAN URUSAN SAYA” (maaf)
—————————————————–

https://www.islampos.com/kemkominfo-akui-tak-meneliti-isi-konten-situs-yang-diblokir-173851/

PIHAK Kemkominfo mengakui kalau pihaknya tidak sampai meneliti isi konten media-media Islam online yang diminta ditutup oleh BNPT.
Humas Kemkominfo kepada wartawan menjelaskan bahwa pihaknya hanya meneruskan apa yang telah direkomendasikan dari BNPT.
“Jadi sesuai dengan penjelasan dari tim trust positif, semua domain website yang direkomendasikan untuk diblokir kami kominfo meneliti satu-satu tapi tidak meneliti kedalam,” jelas Ismail selaku Humas Kemkominfo kepada para wartawan yang hadir pada pertemuan antara perwakilan media islam online yang diblokir dengan pihak Kemkominfo Selasa pagi tadi (31/3/2015).
Lebih lanjut Ismail menegaskan dari 26 website yang dianggap radikal, ada beberapa sudah tidak aktif dan ada juga yang cuma duplikasi dari situs yang ada.
“Jadi cuman sampai disitu saja, kami tidak sampai meneliti kontennya seperti apa karena itu sudah rekomendasi BNPT,” tandas Ismail.
Pemblokiran situs-situs Islam menuai kecaman dari netizen, ribuan orang menggunakan tagar #‎KembalikanMediaIslam ‪ ‬ sebagai bentuk protes terhadap aksi Kemkominfo yang dengan mudahnya meloloskan rekomendasi BNPT. [fq/Islampos]



Sumber: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1098744533485781&set=a.102505336443044.5791.100000507343631&type=1
red

Kedustaan Sebelum Dan Sesudah "PENGUASA"

Pernah Suatu Ketika…….
[suatu malam di acara debat capres]

CAPRES NO. 1 : “Bikin kartu ini, bikin kartu itu… Itu bisa saja Pak Jokowi. Tapi dananya dari manaaa…?? Emang uang bisa turun dari langit…!? Anggaran kita bocor Pak Jokowi, BOCORR…!!”

JOKOWI : “Anggarannya ada, dananya ada. Tinggal kita mau kerja atau tidak, hanya itu, mau kerja atau enggak.” catatan : dengan gaya cool dan penuh percaya diri smile emoticon

——-

…..dan hari berikutnya, pada sebuah kegiatan kampanye, di hadapan massa pendukung :

JOKOWI : “Nonton debat semalam gak…??? Masak isinya ‘BOCOR, BOCOR’ terus, emang pompa air…!? Hehe…. (penuh cengengesan)”

MASSA KAMPANYE : “Hahahaha, Prabocor, Prabocor. . . (gegap gempita ketawa riuh rendah melecehkan Capres No. 1)”

=====

bagi saya pribadi, “mengenang” debat capres itu, sungguh suatu yang menyesakkan dada frown emoticon apa pasal ?!

iya, sebagai orang yg sempat belajar ttg ilmu ekonomi, saya tahu persis bahwa apa yang diungkapkan oleh Capres No.1 adalah sebuah Fakta Kebenaran ! bahkan ayahanda Capres No.1 yaitu Prof. Djojohadikusumo pernah menyatakan bahwa kebocoran APBN sampai mencapai 30 %

makanya, saya bener2 gak habis pikir… ketika ada capres [kini presiden] dengan gaya cengengesan dan sok tahu ! telah melecehkan / meledek pernyataan tentang kebocoran anggaran.

fatalnya lagi, massa pendukungnya juga banyak yang latah begitu saja, membebek dan membeo ikut2an melecehkan Capres No 1. selain dengan sering melontarkan prabocor…. prabocor… juga membuat meme yang menistakan, diantaranya foto Prabowo yang diberikan pembalut wanita, MIRIS…. cry emoticon

DAN KINI….

BUKALAH MATA LEBAR-LEBAR WAHAI RAKYAT INDONESIA !!!!!

KALIAN ITU DIPIMPIN OLEH SEORANG PENDUSTA ????!

Anggarannya ada…. Dananya ada…. MANA BUKTINYA ????!!!!!

1]. Kenapa harus terus menerus menambah hutang luar negeri ?

5 Bulan dipimpin Jokowi-JK, utang pemerintah naik Rp 31,6 triliun

http://www.merdeka.com/uang/5-bulan-dipimpin-jokowi-jk-utang-pemerintah-naik-rp-316-triliun.html

Pemerintahan Jokowi Masih Ambil Utang Luar Negeri Buat Bangun Infrastruktur

http://finance.detik.com/read/2015/02/25/163351/2842991/4/pemerintahan-jokowi-masih-ambil-utang-luar-negeri-buat-bangun-infrastruktur

2]. Kenapa harus mengemis-ngemis investasi kepada luar negeri ?

Terbang ke Jepang dan China, Jokowi Tagih Rencana Investasi?

http://finance.detik.com/read/2015/03/22/143830/2865933/4/terbang-ke-jepang-dan-china-jokowi-tagih-rencana-investasi

Jokowi Undang Tiongkok Gencar Investasi di Indonesia

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/03/27/377343/jokowi-undang-tiongkok-gencar-investasi-di-indonesia

Jokowi Ajak Belanda Ambil Proyek Prioritas Pemerintah-Swasta di Bidang Infrastruktur

http://www.rmol.co/read/2015/03/30/197356/Jokowi-Ajak-Belanda-Ambil-Proyek-Prioritas-Pemerintah-Swasta-di-Bidang-Infrastruktur

3]. Dan bukti bahwa Pemerintahan Jokowi sedang galau serta kelimpungan karena mengalami kesempitan ruang fiskal [tidak memiliki dana], adalah hendak memutar dana masyarakat yang ada pada berbagai lembaga pengelola dana, seperti dana haji pada Kementerian Agama dan dana pensiun pada PT [persero] TASPEN untuk di “putar” dulu [di investasikan] ke Sektor Infrastruktur dengan janji akan mendapatkan yield [untung] yang lebih tinggi.

Jokowi Ingin Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur

http://www.beritasatu.com/nasional/249603-jokowi-ingin-dana-haji-diinvestasikan-ke-infrastruktur.html


Jokowi Minta Dana Pensiun Rp 141 T ‘Diputar’ di Sektor Infrastruktur

http://finance.detik.com/read/2015/03/30/172240/2873846/4/jokowi-minta-dana-pensiun-rp-141-t-diputar-di-sektor-infrastruktur

>>> bagaimana jika muncul fault dan lalu mengakibatkan gagal bayar, yakin… pemerintah mampu menanggung ? secara pemerintah kas nya bisa dibilang selalu kosong…

4]. Lhah… katanya, subsidi BBM dicabut itu untuk pembangunan sektor infrastruktur ?! kok masih kalap mencari sumber pendanaan lain ? KALAU GITU, BERARTI BENER DOONG.. bahwa Pemerintah Jokowi TIDAK PUNYA DANA ! kok sampai kalap begini…

Subsidi BBM Dialihkan ke Infrastruktur Dasar

http://www.tempo.co/read/news/2014/11/25/090624354/Subsidi-BBM-Dialihkan-ke-Infrastruktur-Dasar

5]. Di sisi lain, hal yang sangat ironis adalah adanya penyuntikan dana secara besar2an kepada BUMN yang [sebagian] Komisaris -nya adalah ex politikus dan relawan pendukung Jokowi.

Suntik Dana ke BUMN, Menteri Rini: Kita Belajar dari Cina

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/02/13/njpvch-suntik-dana-ke-bumn-menteri-rini-kita-belajar-dari-cina

6]. BELUM LAGI BEJIBUN RENCANA-RENCANA “JAHAT” LAINNYA SEPERTI PENCABUTAN BERBAGAI SUBSIDI [Pupuk, Tarif Kereta, Listrik dll.] DAN PENAIKAN TARIF [Tol, Bea Materai, Tarif Kereta, Listrik dll.]… TERUS MENERUS MEMERAS RAKYAT !

==============

JADI…

kedustaan-kedustaan itulah yg membuat saya bertahan hingga hari ini [semoga Allah SWT ridho] untuk tetap kritis kepada Pemerintahan Jokowi DAN INI TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN SOAL PILPRES !

PUN…

saya dituduh tidak move on, karena masih “mengidolakan” Prabowo hingga hari ini, secara ikhlas saya menerima karena secara indikator karakter kepemimpinan, saya menganggap Prabowo masih lebih baik daripada Jokowi.

Itu kata saya, boleh khan ?! (Tara Palasara https://www.facebook.com/profile.php?id=100005396809370)

Sumber: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=365466670309890&set=a.245089305680961.1073741829.100005396809370&type=1

Jokowi Merengek ke Puan Minta DPR tak Kritis


GARUDA LUKA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang satu mobil dengan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menandakan mantan Wali Kota Solo minta bantuan putri Megawati agar DPR tidak bersuara kritis.

“Dengan hadirnya Puan yang juga petinggi PDIP, dapat mengendalikan suara ktitis dan menyebabkan sikap setuju dengan penjeladan Jokowi soal pembatalan Komjen Budi Gunawan (BG) jadi Kapolri,” kata pengamat politik Muchtar Effendi Harahap, Selasa (7/4).

Menurut Muchtar, begitu strategisnya posisi Puan bagi Jokowi untuk menghadapi petinggi DPR, sampai Jokowi masih memerlukan pembicaraan pribadi dengan Puan.

“Tentu, peristiwa ini tak bertentangan dengan hukum. Hanya menjadi tanda tanya bagi publik. Toh Puan sebagai pejabat negara sudah disediakan mobil, supir bahkan polisi pengawal,” ujar Muchtar.

Kata Muchtar, saat melakukan kunjungan ke DPR, tantangan yang dihadapi Jokowi adalah sikap Fraksi PDIP yg secara politis masih menghendaki BG jadi Kapolri.

“Keikutsertaan Puan ke DPR dari segi kelembagaan sesungguhnya tidak relevan karena tidak ada pembahasan terkait tugas dan fungsi jabatan Puan,” jelas Muchtar.

Presiden Jokowi tiba di Gedung DPR/MPR RI, Senayan. Presiden akan menghadiri rapat konsultasi dengan pemimpin DPR untuk membahas berbagai isu.

Presiden Jokowi tampak didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu satu mobil bersama putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu, Senin (6/4).(intelijen)

Jual 4 BUMN, Jokowi 'Pengkhianat Bangsa'


GARUDA LUKA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menghentikan rencana Menteri BUMN Rini Soemarno yang akan menjual empat BUMN.

“Saya heran dengan ide dan gagasan Rini Soemarno ini, ngurus negara seperti pedagang saja, sedikit-sedikit pikirannya ingin menjual,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean , Kamis (9/4).

Menurut Ferdinand, masih segar dalam ingatan ketika Mentri BUMN ini ingin menjual gedung kantor BUMN yang gagal karena gelombang protes, sekarang malah berpikir menjual 4 BUMN.

“Benar-benar otak dagang yang tak layak ngurus negara. Apa Bu Rini berpikir BUMN adalah seperti perusahaan motor kanzen yang gagal dijual di Indonesia?” tanya Ferdinand.

Kata Ferdinan, keempat BUMN yang akan dijual antara lain: Jasa Marga, Waskita Karya, Aneka Tambang dan Adhi Karya.

“BUMN dijual setelah mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah? kalau hanya untuk nyari uang 20 T kenapa Rini tidak batalkan saja PMN ke BUMN yang nilainya hampir Rp70 triliun.

Ferninand menegaskan, Rini sepertinya merasa negara ini milik pribadinya. “BUMN kita tidak boleh dijual, Rini harus ingat sejarah penjualan BUMN yang sekarang kita sesali,” jelasnya.

Lanjutnya, Presiden Jokowi harus membatalkan rencana ini, jika APBN tidak sehat, silahkan mencari uang dengan cara yang kreatif bukan dengan menjual negara.

“Jika menterinya tidak mampu, segera pecat dan ganti. Terutama menteri-menteri dibidang perekonomian memang harus dipecat semua dan diganti. Kami meminta kepada presiden untuk segera bertindak sebelum negara ini hancur oleh kelakuan menteri-menteri yang tidak bisa kerja seperti Rini Soemarno ini,” pungkas Ferdinand.(intelijen)

Ribuan TKI tagih janji Jokowi di Istana


GARUDA LUKA Jakarta - Ribuan massa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengatasnamakan Aliansi TKI Menggugat, menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (7/4). Massa yang berasal dari Indramayu dan Cirebon, Jawa Barat, ini menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang tak kunjung mencabut moratorium pengiriman TKI.

Koordinator aksi M Ali Ridho mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye pemilihan presiden lalu pernah berjanji akan memihak kepada TKI. Karenanya, hari ini para TKI datang untuk menagih janji tersebut.

“Saya kembalikan hal ini kepada janji Bapak Presiden. Ketika masih jadi calon presiden beliau menjanjikan dua hal. Pertama meningkatkan pendidikan atau pelatihan TKI. Yang kedua beliau mengatakan akan memberikan perlindungan TKI di luar negeri,” terang Ali.

Menurutnya, moratorium pengiriman TKI ke luar negeri sangat merugikan rakyat kecil. Pasalnya, kebijakan tersebut menutup akses mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Sementara mengenai masalah-masalah yang kerap menimpa TKI selama ini, lanjut Ali, bisa dihindari jika pemerintah benar-benar menjalankan tugas. Dia kembali tegaskan bahwa perlindungan dari pemerintah serta pelatihan dan pendidikan TKI menjadi solusi yang paling baik untuk masalah ini.

“Intinya perlindungan itu adalah hak TKI dan tanggung jawab negara,” tegas dia.

Aksi para TKI ini berlangsung hingga sekitar pukul 13.00 WIB. Setelah shalat Dzuhur berjamaah di depan Istana, massa bergeser ke depan Gedung DPR, Senayan, untuk melanjutkan aksi.
sumber

Mahasiswa Lampung demo gulingkan Jokowi


GARUDA LUKA Lampung - Gelombang unjuk rasa menentang kebijakan Presiden Jokowi yang tidak prorakyat kembali mengalir di kota Bandar Lampung, Selasa (7/4).
Ratusan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lampung terpaksa turun ke jalan mengkritisi kebijakan Jokowi – JK yang semakin menyengsarakan rakyat. Mahasiswa mengaku akan terus melakukan aksi protes untuk menggulingkan Jokowi jika program-programnya tidak peduli pada rakyat.

Para mahasiswa menggelar aksi di Tugu Adipuran, pusat kota Bandar Lampung. Di tengah keramaian arus lalu lintas, mahasiswa bergiliran berorasi meneriakkan menolak kebijakan Presiden Jokowi yang semakin hari semakin menyengsarakan rakyat.

Spanduk dan banner bertulisan menolak kebijakan Jokowi seperti menaikkan harga BBM, melemahnya nilai rupiah, harga sembako melambung, pemblokiran puluhan situs berita Islam, dan pemberian uang muka kendaraan bagi pejabat.

Menurut Rudi, salah seorang aktivis IMM, pemerintah Jokowi – JK sudah berjalan tidak sesuai lagi dengan janji-janjinya mensejahterakan rakyat. Harga BBM naik terus, karena presiden melepaksan harga berdasarkan mekanisme pasar dunia.

“Kebijakan ini sudah inkonstitusional. IMM memprotes keras kebijakan seperti ini,” katanya.

Dalam tuntutannya, IMM Provinsi Lampung meminta kepada pemerintahan Jokowi – JK agar mengembalikan subsidi BBM bagi rakyat dan tidak menyerahkan harga BBM berdasarkan mekanisme pasar karena inkonstitusional.

IMM juga meminta agar dilakukan penguatan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dollar untuk kestabilan perekonomian.
Tidak hanya itu, IMM melakukan protes keras agar pemerintah lebih selektif dengan melakukan uji publik sebelum melakukan pemblokiran terhadap situs berita Islam yang dinilai menyebarkan faham radikalisme.

Dalam penegakan hukum, IMM menyerukan pemerintah juga harus segera memberikan kepastian hukum terhadap kasus narkoba internasional atau duo Bali nine, yang saat ini tidak jelas ujungnya.

Dalam tuntutan terakhirnya, IMM meminta Jokowi – JK untuk menyetabilkan perekonomian Indonesia pascakenaikan BBM pada 28 Maret lalu, dan segera realisasikan nawacita yang dijanjikan saat kampanye lalu.

Sementara itu, Desakan mahasiswa yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur karena dianggap banyak melahirkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat terus bermunculan. Bagaimana tanggapan Wakil Ketua DPR Fadli Zon?

“Ya itu dinamika politik, biasalah,” kata Fadli Zon, sambil tersenyum di gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/4).

Politikus Gerindra justru lebih khawatir jika kondisi rupiah terus melemah karena berpotensi terjadi krisis seperti ketahanan pangan.

Karena itu, Fadli mengingatkan seharusnya pemerintah bisa lebih tanggap bahwa kebijakan-kebijakan yang diambilnya, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti BBM, gas, TDL, sudah menyengsarakan rakyat. Sehingga perlu pertimbangan yang matang.

“Kalau saya melihat, kenaikan BBM itu jelas menyengsarkan rakyat dan harus dievaluasi. Jadi tidak perlu ada kenaikan BBM. Pemerintah harus tau bahwa kenaikan BBM memicu semua harga-harga kebutuhan pokok,” tegasnya.
sumber

Mahasiswa Riau demo gulingkan Jokowi


GARUDA LUKA Sumatra - Sekitar 200 massa mahasiswi Fisipol Universitas Riau (Unri) yang menamakan dirinya “Gerakan Perempuan Perintahkan Jokowi” melancarkan aksi demo ke PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) Rumbai Pekanbaru, Selasa petang (7/4/2015).

Juru Bicara aksi demo Sabariah dan Wulan Dewi Komala dalam orasinya di pintu gerbang masuk PT CPI Rumbai Pekanbaru menegaskan rakyat kecil kini merasakan betapa sulitnya ekonomi sehari-hari. Harga BBM naik, rupiah anjlok dibanding dollar AS, harga bahan pokok sehari-hari juga naik dan mencekik rakyat. Pedagang kecil seperti pedagang lontong merasakan mahalnya harga sembako.

“Jika perekonomian Indonesia tak membaik juga, kasus KPK-Polri tak selesai, masalah korupsi tak dituntaskan, harga BBM masih naik dan subsidi BBM dicabut, maka kami secara serentak di seluruh Indonesia pada 20 Mei 2015 akan menurunkan Jokowi-JK dari jabatannya,” kata Sabariah lantang melalui alat pengeras suara.

Menurut mahasiswi janji-janji yang disampaikan Jokowi dulu saat kampanye yang terangkum dalam Nawacita mulai dari masalah politik pemerintahan, kemandirian, ekonomi, migas, kesehatan, penegakan hukum, pun mungkin hanya Jokowi dan Tuhannya yang tahu, kapan terealisasi. Rakyat mulai gigit jari karena rakyat menjadi korban kepentingan.

Dari sekian banyak permasalahan di negeri ini memaksa kami perempuan Indonesia ikut turun ke jalan dan angkat bicara. Kalaulah kesabaran itu tak ada batasnya, maka kini kami menguatkan kesabaran ini untuk melawan pengkhianat rakyat. Kami dari aliansi Perempuan Indonesia mengatakan : Memerintahkan Jokowi stabilkan kondisi Nasional Perekonomian Indonesia, agar Jokowi nasionalisasikan aset sumber daya alam Indonesia, cabut kebijakan BBM berdasarkan mekanisme pasar dan kembalikan subsidi BBM, agar Jokowi selesaikan konflik antar lembaga penegak hukum, agar Jokowi tindak tegas kasus korupsi.

Dari pengamatan di lapangan petang tadi, massa demonstran semuanya
perempuan. Mereka menaiki 3 unit bus kampus Unri Panam Pekanbaru. Demo dimulai pukul 15.00 WIB dan selesai 16.20 WIB
sumber

Mahasiswa Makassar, Aceh dan Surabaya bertekad gulingkan Jokowi


GARUDA LUKA - Situasi politik semakin memanas seiring kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

Sejumlah kalangan mahasiswa marah dan bertekad untuk melengserkan rezim Joko Widodo (Jokowi) dan pasangannya, Jusuf Kalla.

Ratusan mahasiswa yang melakukan aksi di depan Gedung DPRD Makassar menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla turun karena dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah di Indonesia.
Mahasiswa Makassar juga menilai, kepemimpinan Jokowi dan JK malah memperparah keadaan di Indonesia yang menyengsarakan rakyat.

“Pokoknya, Jokowi-JK harus turun. Situasi Indonesia makin parah. Mereka tidak mampu menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Rupiah makin lemah, BBM naik, hukum makin tidak jelas, koruptor dilindungi, dan masih banyak lagi,” kata Dian Mahadipa, koordinator aksi, saat menyampaikan aspirasinya di atas mobil truk yang dibajak.

Adapun kelompok mahasiswa yang menggelar aksi ini terdiri dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa. Aksi mahasiswa ini mengganggu arus lalu lintas di Jalan AP Pettarani yang merupakan jalur trans-Sulawesi Selatan.

Mahasiswa memblokade Jalan AP Pettarani dengan memarkir mobil truk tronton dan mobil tangki BBM yang dibajak di depan Gedung DPRD Makassar. Selain itu, mahasiswa juga membakar ban bekas di beberapa titik di sekitar lokasi aksi. Aparat kepolisian juga sibuk mengatur arus lalu lintas dan mengalihkannya ke jalur alternatif.

Sementara itu, pendemo dari kelompok Cipayung Plus yang berada di halaman Gedung DPRD Makassar terus menyampaikan aspirasinya dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk turun.‎

Beberapa hari lalu, Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Aceh, melancarkan aksi demonstrasi di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Senin (30/3) sore. Dalam aksi itu, mahasiswa menyerukan pencabutan mandat terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presidennya, Jusuf Kalla. Aksi demo tersebut dinamakan dengan “Konser Cabut Mandat Pengkhianat Rakyat dan Rapor Merah Pemerintahan Jokowi-JK”.

Amatan Serambi, seratusan mahasiswa yang mengenakan pakaian almamater kampus berwarna hijau tersebut berkumpul di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh sekira pukul 17.00 WIB. Tampak mahasiswa membawa poster dan spanduk yang bertuliskan berbagai kecaman mereka terhadap Jokowi-JK.

Dalam orasinya, mahasiswa menganggap, 162 hari kepemimpinan Jokowi-JK telah berjalan selama dilantik 20 Oktober 2014 lalu, namun belum ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh orang nomor satu dan dua di Indoneisa itu yang pro terhadap rakyat.

Presiden Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Muhammad Hamzah dalam orasinya mengatakan, saat ini Presisen jokowi beserta wakilnya Jusuf Kalla dianggap gagal dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan pro rakyat dalam masa 100 hari kerja mereka.

“Hari ini kawan-kawan sudah 162 hari Presiden dan Wakil Presiden kita memimpin. Tapi apa kawan-kawan, semuanya nihil tidak ada apapun yang diwujudkan melainkan hanya janji politik manis dan blusukan ke sana-sini,” kata Hamzah.

Disebutkan, berbagai masalah yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir adalah sebagai bukti bahwa Jokowi-JK gagal dalam memimpin negeri ini. Mahasiswa menilai, naik turunnya harga bahan bakar minyak (bbm), penundaan eksekusi mati duo Bali Nine, dan melemahnya rupiah adalah buki pemerintah Jokowi-JK gagal membuka awal yang baik bagi pemerintahannya.

“Wajar kami menuntut hari ini, wajar kami protes, wajar kami melakukan aksi ini. Karena presiden kita sama sekali tidak prorakyat, apakah itu yang dinamakan presiden, bagi kami jika harga bbm naik terus, maka Jokowilah yang harus turun,” kata Hamzah.
Aksi seratusan mahasiswa kemarin cukup menarik perhatian bagi warga yang melintas di kawasan Simpang Lima, Banda Aceh. Pasalnya, mahasiswa menggelar konser dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan rakyat yang diiringi oleh beberapa mahasiswa yang memainkan gitar. Tampak mereka menyanyikan lagu secara serentak, termasuk lagu sakitnya tuh di sini yang diparodikan menjadi pilih Jokowi sakitnya tuh di sini.

Dalam aksi itu, mahasiswa juga sempat menyebutkan dan menyerukan kapada masyarakat untuk mengawal ketat semua janji-janji Jokowi yang diumbar ketika mantan Gubernur DKI itu berkunjung ke Aceh beberapa waktu lalu. Meski begitu ramai, aksi tersebut berjalan tertib di bawah pengawalan personel polisi dari Polresta Banda Aceh.

Beberapa hari lalu pula, Karena kecewa atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo, mahasiswa dan pemuda di Surabaya, Jawa Timur kembali turun ke jalan, Rabu (1/4). Aspirasi aksi unjuk rasa dilakukan sekitar seratus orang di depan Gedung Grahadi Surabaya, Jalan Gubernur Suryo itu menuntut Jokowi segera turun karena kebijakannya dianggap tidak pro-rakyat.

Dalam aksinya, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Pahlawan tergabung dalam Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK) itu juga membawa beberapa spanduk dan poster berisi kecaman. Spanduk itu bertuliskan ‘Jokowi Boneka Imperialisme.’ Mereka juga membawa poster-poster berisi protes di antaranya ‘Turunkan Jokowi,’ ‘Jokowi Pendusta,’dan lain sebagainya.

Dalam orasinya, para demonstran mengkritik kebijakan Jokowi malah menyengsarakan rakyat kecil. Salah satunya adalah kebijakan naik-turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan harga sembilan bahan pokok tidak stabil.

“Kebijakan-kebijakan Jokowi selama menjabat sebagai presiden telah membuat rakyat sengsara. Pemerintahan seolah-olah ribut dengan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan rakyat,” kata salah satu Korlap Aksi, Ali Zulkarnain dalam orasinya.

Menurut Ali, fluktuasi harga BBM sangat jelas semakin membuat rakyat menderita, karena harga-harga sembako ikut tidak stabil. “Kemudian kemelut politik yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi bangsa, terjadi karena sikap Jokowi yang tidak tegas. Bahkan, korupsi pun makin merajalela,” ujar Ali.

Dalam aksinya itu, para mahasiswa sempat berusaha memblokade Jalan Gubernur Suryo, tapi dihalang-halangi puluhan polisi. Para demonstran pun akhirnya memilih bergeser ke Gedung DPRD Surabaya di Jalan Yos Sudarso dengan berjalan kaki dan kembali melakukan aksi unjuk rasa.

“Dengan persoalan-persoalan yang makin kompleks selama kepemimpinan Jokowi, maka kami mahasiswa Indonesia menuntut Jokowi segera mundur dari jabatan, sebelum mahasiswa dan rakyat menurunkannya paksa dengan menggelar aksi besar-besaran,” tambah Ali.

Akibat aksi para mahasiswa ini, arus lalu lintas di Jalan Gubernur Suryo tersendat. Sedangkan personel polisi dari Polrestabes Surabaya yang membentuk pagar betis di depan Gedung Grahadi, terus bersiaga, sebagian lagi tetap mengatur arus lalu lintas.
sumber

Membongkar Kepalsuan Jokowi Jongos Cina


Tingkah laku Jokowi yang selalu dimuat media sangat mengganggu pikiran terutama jika melihat tidak ada substansi apapun dalam pemberitaan media tersebut kecuali hanya untuk popularitas dan pencitraan Jokowi semata – mata.

Demikian juga ketika lembaga – lembaga survey bayaran sengaja melambungkan citra dan nama Jokowi seolah – olah ia pememimpin hebat padahal kinerja dan integritas diri Jokowi terbukti di bawah rata – rata walikota atau gubernur di Indonesia.

Lebih menjijikan ketika melihat fenomena aneh yang terjadi di sekitar masyarakat yang latah ikut – ikutan memuja memuji Jokowi padahal mereka tidak mengetahui persis siapa Jokowi apalagi melakukan penelitian tentang diri Jokowi sebenarnya.

Begitu bodohkan bangsa ini yang terlalu mudah terkecoh dengan pencitraan dan opini sesat Jokowi yang direkayasa oleh Stanley Benhard Greenberg, Tokoh Yahudi homoseksual teman karib James Riady dan sama – sama anggota Arkansas Connection (paguyuban sahabat – sahabat karib Bill dan Hillary Clinton) untuk mendukung cita – cita James Riady dan konglomerat cina Indonesia menjadikan Joko Widodo sebagai presiden boneka yang dapat mereka kendalikan dalam rangka menguasai Indonesia sepenuhnya.

Begitu bodohkah bangsa Indonesia yang tidak pernah mau belajar dari pengalaman pahit ditipu para penjahat bertopeng malaikat. Banyak tokoh yang semula disanjung dan diteladani, kemudian terbukti tidak lebih dari seorang penipu. Ketika mereka kabur, tinggalah rakyat korban penipuannya menangis menderita meratapi kerugiannya.

Begitu bodohkah rakyat Indonesia hingga terlalu mudah percaya berita dan opini yang dibentuk pemberitaan media mengenai karakter, integritas dan kredibiltas seorang tokoh. Tidak adakah mekanisme check and recheck yang semestinya dilakukan sebelum memberi kepercayaan besar atas sebuah amanah yang sangat menentukan nasib dan masa depan seluruh rakyat Indonesia.

Tidakkah sesuatu pencitraan yang berlebihan semestinya membuat kita lebih hati – hati dalam menilai figur tersebut. Bagaimana mungkin kita mempercayai bahwa tidak ada udang di balik batu dari sebuah realitas pencitraan sedemikian banyak media terhadap seseorang tanpa terlebih dahulu kita menganalisa apa sebenarnya tujuan pencitraan tersebut dan siapa pelaku atau sutradaranya.

Begitu kasat mata rekayasa pencitraan yang dibangun secara sistmatis, masif, terencana dan pasti menghabiskan uang yang sangat besar untuk pencitraan Joko Widodo atau Dahlan Iskan. Bahkan untuk Jokowi, nama akrab Joko Widodo, rekayasa pencitraan dirinya perlu diwaspadai.

Pencitraan terhadap Jokowi dilakukan oleh sebuah tim pencitraan yang lengkap, berpengalaman, terdiri dari berbagai kelompok yang bertugas dan bertanggungjawab untuk membentuk citra diri Jokowi sesuai dengan keinginan rakyat atau target yang ditetapkan tim konsultan pencitraan Jokowi.

Berdasarkan pengamatan kami yang sudah lama mencurigai adanya maksud jahat terselubung dari pihak tertentu terkait pengorbitan Jokowi sebagai ‘tokoh nasional, tokoh terpopuler, calon presiden terbaik’ dan seterusnya, terlihat jelas rekayasa pencitraan Jokowi dilakukan melalui cara – cara berikut ini :

Ratusan media nasional dan lokal (koran, majalah, TV, radio, media online dll) dikontrak dan dibayar untuk setiap hari memuat berita positif tentang Jokowi. Pada media cetak yang dikontrak dan dibayar tersebut, disediakan halaman atau kolom khusus yang memuat berita positif tentang Jokowi. Pada media online, ditargetkan pemuatan berita Jokowi sampai sebanyak – banyaknya. Detik online misalnya, memuat berita tentang Jokowi bisa sampai 50 kali atau 50 judul per hari dan selalu ditayangkan setiap saat. Begitu tingginya target frekwensi menaikan berita tentang Jokowi, sampai – sampai semua aktifitas Jokowi dimuat dan diberitakan media.

Jokowi akan naik sepeda ke kantor, jokowi lari maraton, jokowi akan mudik ke Solo, Jokowi akan ke Pluit, Jokowi nonton film, Jokowi nonton wayang, jokowi makan banyak sebelum nonton, Jokowi antar makanan ke Megawati, Jokowi bertemu si anu, Jokowi hebat, Jokowi luar biasa, Jokowi berniat, Jokowi tertawa, jokowi dikawal, Jokowi bersedih, Jokowi disambut warga, Jokowi bagi – bagi uang, Jokowi blusukan, Jokowi bermimpi, dan seterusnya… Mungkin hanya ketika Jokowi buang angin, Jokowi buang hajat, Jokowi mimpi basah atau Jokowi sedang cebok, yang tidak dimuat oleh media massa – media massa bayaran dan kontraktor pencitraan Jokowi tersebut.

Sejumlah pengamat dan akademisi kampus disewa oleh sutradara dibalik pencitraan Jokowi untuk memberikan pendapat, penilaian dan kesan baik tentang Jokowi. Sesuai informasi yang diterima banyak staf pengajar dari Fisip UI Depok yang dibayar untuk mendukung pencitraan Jokowi. Mereka ini rutin memberikan pendapat atau komentar positif terhadao sosok Jokowi. Perilaku akademisi seperti ini dulu kami juluki ‘pelacur intelektual’. Menggadaikan rasionalitas dan keilmuannya demi rupiah.

Jaringan internasional digunakan untuk memberikan ‘legitimasi’ pencitraan positif tentang Jokowi. Bayangkan saja, seorang gubernur di Indonesia yang belum membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin, belum ada prestasi kerjanya, tetapi sudah dipuja puji melalui pemberitaan berbagai media di luar negeri. Informasi yang kami terima, pemuatan berita tentang jokowi ini adalah hasil dari rekayasa James Riady, Stan Greenberg cs dan jaringan Arkansas Connection yang diduga sebagai otak dari semua rekayasa pencitraan diri Jokowi.

James Riady adalah tokoh konglomerat pemilik grup Lippo yang merupakan teman baik mantan presiden AS Bill Clinton selama puluhan tahun, sejak 1986 sampai sekarang. James memiliki banyak catatan buruk mengenai sepak terjangnya di dunia bisnis dan politik, baik di Indonesia atau pun di dunia internasional. Sejak menganut agama kristen evangelis, kedekatan James dengan tokoh evangelis AS Pat Robertson sudah menjadi pengetahuan umum. Hal tersebut menempatkan James sebagai sosok yang selalu dicurigai umat Islam mengingat Pat Robertson, Menton James Riady dikenal sebagai tokoh fanatik dan sangat membenci Islam/anti Islam.

Sementara itu Stan Greenberg adalah patner sekaligus pemilik konsultan politik terkemuka AS, Greenberg Quinlan Rosner, konsultan politik yang selalu digunakan Partai Demokrat AS dan berpengalaman menjadi konsultan ratusan politisi terkenal di dunia. James dan Greenberg keduanya adalah anggota utama Arkansas Connection.

Ratusan orang baik tenaga honor mau pun karyawan organik yang dipekerjakan di perusahaan – perusahaan Lippo Grup dan perusahaan para konglomerat tionghoa yang menjadi pendukung pencitraan Jokowi, dikerahkan untuk membentuk citra palsu Jokowi melalui sosial media (socmed). Ribuan akun di berbagai socmed (twitter, facebook, dll) dikerahkan untuk mendongkrak popularitas dan kesan positif tentang sosok Jokowi. Mereka juga bertugas melindungi Jokowi dari segala bentuk kritik, termasuk pengungkapan kebenaran tentang siapa sebenarnya Jokowi.

Rekayasa pencitraan Jokowi tidak hanya didukung oleh James Riady, Stangreeberg dan Arkansas Connection, melainkan juga oleh mayoritas konglomerat tionghoa Indonesia, jaringan etnis China dunia/internasional, segelintir tokoh dan konglomerat pribumi serta dari berbagai kalangan /lembaga / insititusi non muslim, gereja, mayoritas komunitas tionghoa Indonesia dan seterusnya. Benar – benar sebuah konspirasi tingkat tinggi yang dibentuk dan dijalankan dalam rangka mensukseskan Jokowi sebagai presiden boneka di Indonesia.

Pencitraan Jokowi yang luar biasa, menghabiskan sumber daya uang, waktu dan tenaga yang sangat besar itu, juga berhasil menutupi fakta – fakta yang sebenarnya tentang karakter, kinerja dan track record Jokowi. Masyarakat tidak lagi berfikir logis dan tidak skeptis dalam menilai sosok Jokowi. Begitu banyak catatan buruk tentang Jokowi yang diabaikan atau terlindas oleh tsunami informasi dan opini yang dijejalkan konspirasi tingkat tinggi ini. Fakta bahwa Jokowi sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) atau penilaian kinerja Kemendagri yang membuktikan prestasi Jokowi biasa – biasa saja, malah lebih buruk dibanding kinerja rata – rata kepala daerah se – Indonesia, tidak menjadi perhatian rakyat.

Fakta bahwa Jokowi patut diduga terlibat korupsi pelepasan aset pemda Solo (Hotel Maliyawan), korupsi dana KONI Solo sebesar Rp. 5 miliar, korupsi hibah dana rehabilitasi pasar dari Pemda Jawa Tengah Rp. 1 miliar, korupsi dana bantuan siswa miskin Solo, korupsi proyek pengadaan videotron Manahan Solo, korupsi renovasi THR Sriwedari Solo, dan lain – lain, diabaikan begitu saja oleh rakyat Indonesia. Belum lagi dugaan korupsi Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Program KJS dan KJP, KKN pada penunjukan pemenang dan pelaksana proyek MRT/Monorail Jakarta, korupsi pengadaan sumur resapan dan lain – lain.

Luar biasa hebat konspirasi James Riady cs dalam mengorbitkan Jokowi ke puncak popularitas demi terwujudnya mimpi mereka untuk memiliki seorang presiden Indonesia yang berada di bawah kendali dan pengaruh mereka.
Sumber

Putri Bung Karno: Jokowi-JK Dipertahankan, NKRI Bisa Hancur


GARUDA LUKA – Putri Presiden pertama RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, mengingatkan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak bisa dipertahankan lagi. Alasannya, jika Jokowi masih dipertahankan, Indonesia akan semakin hancur.

“Jokowi-JK tidak bisa dipertahankan lagi. Indonesia akan makin hancur bila masih mempertahankan Pemerintahan Jokowi-JK,” tegas Rachmawati dalam keterangannya kepada intelijen (06/04).

Menurut Rachmawati, rezim Jokowi hanya menjadi kaki tangan nekolim, boneka kaum kapitalis liberalis yang menjual negara ke pihak asing.

“Praktik ini tak jauh beda dengan yang dilakukan Megawati Soekarnoputri saat menjadi presiden. Bahkan diyakini pengabaian terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi negara akan lebih parah terjadi saat ini,” papar Rachmawati.

Kata Rachmawati, Jokowi tidak banyak mempunyai kewenangan dalam memberikan keputusan karena hanya sebagai petugas partai. “Jika pemerintahan Jokowi-JK tetap dibiarkan maka akan berakibat pada hancurnya ideologi negara yang pada gilirannya akan menghancurkan NKRI di tangan rezim proxy kapitalis,” pungkas Rachmawati.

Red

Ini Bukti yang Diungkap PDIP: Rezim Jokowi Ingkari Ruh Reformasi Soal TNI


GARUDA LUKA – Dinamika dan program-program di lingkungan TNI akhir-akhir ini sudah banyak yang patut dipertanyakan dengan sungguh-sungguh, karena sudah menabrak undang undang dan keluar dari ruh reformasi.

Penegasan itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI dari F PDIP Mayjen (Purn) TB Hasanuddin kepada intelijen (05/04). “Ini beberapa contoh yang sudah jelas-jelas menabrak UU 34/2004 tentang TNI: MoU antara TNI dengan Menhub, MoU dengan Menperikanan, MoU dengan MenESDM dan terakhir MoU dengan Menkumham,” ungkap TB Hasanuddin.

Menurut TB Hasanuddin, jika MoU yang menugaskan TNI dalam “penjagaan sipil” tersebut dilaksanakan, maka setidaknya TNI harus mengerahkan tidak kurang dari 35.000 anggota per hari.

“Untuk berjaga di pelabuhan, stasiun, terminal, di pos Pertamina dan di rutan-rutan seluruh Indonesia, maka setidaknya TNI akan mengerahkan tidak kurang dari 35.000 orang per hari. Pertanyaannya: siapa yang mendanainya? Uang dari mana? Bagaimana tingkat profesionalisme prajurit nanti ketika mereka harus memegang dan berlatih dengan alutsista canggih?” tegas Hasanuddin.

Kata Hasanuddin, 35.000 prajurit yang ditugaskan di berbagai pos itu sebenarnya pekerjaan sipil. “Apakah akan dirangkap lagi oleh TNI seperti zaman Orba? Atau di era presiden sekarang ini dan di era parlemennyanya kita sekarang akan kembali ke era Orde Baru?” pungkas Hasanuddin.

Red

PDIP Kritik Keras Jokowi yang Setujui Uang Muka Mobil Pejabat


GARUDA LUKA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melupakan rakyat dengan berbagai kebijakan yang menyengsarakan masyarakat kecil.

“Pantesan beras dan gula naik karena BBM naik, dan uang hasil BBM rupanya untuk beli mobil baru kang jenderal ya,” kata politikus PDIP Mayjen (Purn) TB. Hasanuddin dalam pesan singkat kepada intelijen, Minggu (5/4).

Hasanuddin meminta pemerintah Jokowi untuk mempertimbangkannya kembali kenaikan tunjangan uang muka (Down Payment/DP) pembelian kendaraan pejabat negara.

“waktunya kurang tepat saat ini menyuntik DP mobil pejabat negara karena rakyat sedang kesulitan dengan melambungnya harga kebutuhan pokok sehari-hari,” papar Hasanuddin.

Hasanuddin mengkritik menteri Jokowi yang menggunakan mobil lexus yang harganya Rp2,8 miliar rupiah, lebih mahal dari mobil Camry di era SBY.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi) telah menyetujui kenaikan tunjangan DP) pembelian kendaraan pejabat negara dari Rp 116.650.000 menjadi Rp 210.890.000, sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Presiden No. 39/2015.(RED)

PDI-P Gelar Kongres di Bali, Risma Tak Diundang


GARUDA LUKA - Meski termasuk kepala daerah yang sukses diusung PDI-P, Tri Rismaharini tidak diundang dalam Kongres PDI-P VI di Bali, 9 April mendatang. Alasannya, Risma tidak tercatat sebagai kader PDI-P.

“Tanda sebagai kader PDI-P adalah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), jika tidak punya KTA tidak berhak mendatangi kongres, tapi kalau Bu Risma mau datang, ya terserah,” kata Wakil Ketua Bidang Organisasi, DPC PDI-Perjuangan Kota Surabaya, Sukadar, Senin (6/4/2015).

Sukadar mengatakan, wali kota perempuan pertama Surabaya itu hanyalah orang luar yang sukses diusung PDI-P untuk menjadi wali kota Surabaya.

“Tapi untuk pilwali tahun ini, kami pastikan tidak lagi mengusung orang luar, kami sudah tegas mengusung kader sendiri,” tambahnya.

Dinilai tidak memiliki komunikasi yang baik dengan PDI-P semenjak menjadi wali kota Surabaya, Risma terancam tidak akan diusung lagi dalam Pilwali Surabaya, Desember mendatang.

Sementara itu, sejumlah partai yang memiliki kursi di DPRD Surabaya seperti PAN, Partai Golkar, Gerindra, dan PKS menyatakan siap untuk mengusung Risma menjadi walikota lagi hingga 2020.(kompas)
red

Heboh, Duet Badrodin-BG Hasil Renungan JK-Paloh-Megawati


GARUDA LUKA - Presiden Joko Widodo akhirnya bertandang ke komplek parlemen DPR RI untuk menjelaskan gagalnya pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri dan menunjuk Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai pengganti.

Namun, pertemuan antara lembaga eksekutif dan legislatif tidak serta merta terjadi. Sebelum gelaran, malam sebelumnya, digelar pula pertemuan rahasia antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, juga Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hasil rapat konsultasi dengan DPR RI untuk melantik Badrodin disinyalir merupakan buah pertemuan dua petinggi Koalisi Indonesia Hebat dengan presiden juga wapres, Minggu (5/4) malam, salah satunya untuk memberikan posisi strategis kepada BG.

“Terkait hal-hal yang strategis, soal sinergi KIH juga,” kata Surya Paloh seperti dilansir CNN Indonesia, Senin (6/4).

Saat ditanya mengenai pembahasan Kapolri, Surya Paloh mengamini adanya pembicaraan mengenai hal itu, “Iya ada. Tapi kan tidak semua isi pertemuan harus dikasih tahu,” singkat Surya. Namun, apakah muncul wacana memasang BG sebagai Wakapolri? Surya pun enggan menjawabnya.

Sementara itu, sumber CNN Indonesia di internal PDI Perjuangan mengungkapkan, jika hasil rapat konsultasi semalam merupakan hasil renungan Jusuf Kalla, Megawati dan Surya Paloh, termasuk beberapa petinggi KIH.

“Iya ada JK, Ibu dan Bang Paloh. Salah satunya itu (BG jadi Wakapolri). Itu kan jadi pembahasan di rapat konsultasi tadi di DPR,” ungkap sumber tersebut.

Rencananya dalam waktu dekat, DPR RI akan memuluskan langkah Badrodin menjadi Kapolri dan Budi Gunawan sebagai wakilnya tanpa hambatan yang berarti. “Sudah fix mereka berdua jadi pasangan, Kapolri dan wakapolri,” jelas salah satu pengurus DPP partai banteng itu.(CNN Indonesia)
Red

Taruna Muslim: Jokowi, Presiden Abal-abal


GARUDA LUKA – Pernyataan keras dilontarkan Pimpinan Taruna Muslim Alfian Tanjung, menyikapi kinerja Presiden Joko Widodo. Alfian menyatakan Presiden Joko Widodo bukan kepala negara atau pemerintahan yang sesungguhnya.

“Presiden Jokowi bukan kepala negara atau pemerintahan yang sesungguhnya. Jokowi hanya presiden abal-abal,” tegas Alfian kepada intelijen (06/04).

Menurut Alfian, kebijakan rezim Jokowi selama berkuasa banyak merugikan rakyat kecil terutama umat Islam. “Akibat kenaikan harga BBM, yang kena dampaknya itu rakyat kecil secara langsung. Jokowi itu tidak mikir atau gimana. Jargon membela wong cilik hanya pepesan kosong,” papar Alfian.

Kata Alfian, rezim Jokowi yang menyengsarakan rakyat ini harus segera diakhiri. Jika tidak, dan dipertahankan hingga lima tahun, Indonesia akan semakin rusak.

“Kalau mempertahankan Jokowi sampai lima tahun itu Indonesia akan rusak. Kebijakan Jokowi justru menguntungkan kaum pemodal, rakyat hanya dijadikan jargon saja,” tegas Alfian.

Alfian mendukung seluruh elemen bangsa untuk melakukan aksi turun ke jalan meminta MPR segera melakukan Sidang Istimewa. “Lebih cepat Sidang Istimewa lebih baik, agar bangsa Indonesia tidak jatuh dalam kerusakan,” pungkas Alfian.

Red

Gunakan Teknologi Penyedot Data KPU, Dicurigai Jokowi Curangi Pilpres 2014


GARUDA LUKA – Bocoran chat politisi NasDem Akbar Faizal di group WhatsApp dengan Deputi Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, menjadi isu panas. Dalam chat itu, Akbar menyinggung soal penggunakan teknologi IT kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dapat menyedot data Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pengamat politik Sahirul Alem meminta agar Akbar Faizal dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan untuk jujur soal adanya teknologi penyedot data KPU itu. “Luhut dan Akbar Faizal harus jujur tentang teknologi itu. Ini menyangkut hasil Pilpres 2019 yang diduga banyak kecurangan,” kata pengamat Sahirul Alem kepada intelijen (06/04).

Alem menduga, ada kegiatan pencurian data Pemilu terkait teknologi penyedot data KPU itu. “Kalau disebutkan bahwa Luhut, terkait dengan adanya teknologi yang cukup memarkirkan mobil di depan kantor KPU, lalu seluruh data-data KPU bisa tersedot oleh teknologi itu, maka patut dicurigai ada kegiatan pencurian data Pemilu di situ,” papar Alem.

Menurut Alem, jika Akbar dan Luhut jujur, publik tidak menduga-duga adanya kecurangan Pilpres. “Agar publik tidak menduga-duga adanya kecurangan atau kegiatan ilegal, yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu, pada masa Pilpres dengan menggunakan teknologi penyedotan data, baik Akbar dan Luhut harus menjelaskan ke publik,” tegas Alem.

Diberitakan sebelumnya, dalam surat kepada Yanuar Nugroho melalui chat di group WhatsApp yang akhirnya bocor ke publik, Akbar menyinggung peran Luhut dalam Pilpres 2014. Akbar menyinggung proposal Luhut tentang sistem IT, yang cukup memarkir mobil di depan KPU dan seluruh data-data bisa tersedot.
Sumber

Aktivis Kawakan: Jokowi Pantasnya Jadi Pilot Pesawat Capung


JAKARTA (GARUDA LUKA) - Aktivis kawakan Bursah Zarnubi menilai bahwa Presiden Joko Widodo tidak mampu mengurus negara ini. Ini dapat dilihat dari kebijakannya yang tidak pro-rakyat yang berimbas pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pelonjakkan harga bahan pokok.

Bahkan, Bursah membuat perumpamaan kalau Jokowi hanya mampu membawa pesawat capung dibanding pesawat super besar seperti negara Indonesia. Jadi, dapat dipastikan pemerintahan Jokowi bakal terus mengalami

"Jokowi pantasnya jadi pilot pesawat capung. Kebijakannya banyak yang merugikan rakyat, harga beras tinggi, ngurusin minyak ga bisa, soal hukum tidak tegas," kata Bursah Zanudi kepada TeropongSenayan di restoran Pulau Dua, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Oleh karenanya, mantan anggota DPR RI 2004-2009 ini mengajak seluruh mahasiswa untuk menjadi garda terdepan mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, suara mahasiswa bisa menjadi kontrol sekaligus penyeimbang untuk pemerintah.

"Mahasiswa itu kelompok kritis untuk membuat tata kelola negara ini jauh lebih baik, karena mahasiswa bukan tukang becak, dia harus menjadi garda terdepan," tukasnya.
Sumber
 

Video Clip

Hiburan

Teknologi

Kesehatan

Kehidupan

Tips dan Trik