Website Islam Diblokir : Karena Pejabatnya Kerja

MOHON MAAF LOH ..sekedar Berikan FAKTA ..
MENTERI itu Tergantung BAGAIMANA Sifat & Kararter PRESIDENNYA
Kalo PRESIDENNYA mencla mencle , kemarin “A” berubah lagi jadi “B” diralat lagi jadi “C” yaa jangan HERAN kalo MENTERI & KABINETNYA sama saja grin emoticon
———————————————————————————
JAKARTA, Kompas.com – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara membenarkan adanya pemblokiran situs-situs yang menyebarkan paham radikalisme. Pemblokiran dilakukan atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).”Memang ada permintaan dari BNPT, diproses oleh teman-teman APTIKA (Aplikasi Informatika) trans positif. Cuma hasilnya seperti apa belum tahu,” kata Rudiantara di Istana Kepresidenan, Senin (30/3/2015).

http://nasional.kompas.com/read/2015/03/30/16241071/Situs-situs.Ini.Diblokir.Pemerintah.karena.Dianggap.Sebarkan.Paham.Radikalisme

—————————————
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Staf Ahli Menteri Kominfo, Henri Subiakto mengatakan salah satu alasan Menkominfo dan BNPT tidak melakukan pemanggilan terhadap pemilik media islam adalah tidak terteranya alamat dan domain yang jelas.
“Kalau media tersebut pakai co.id maka pasti terdata di database kami, kami bisa lacak juga di mana alamatnya, kalau pakai .com kan domain amerika,” ujar Henri saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan tujuh pimpinan redaksi media Islam, Selasa (31/3). http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/31/nm2ri4-kemenkominfo-alasan-tak-ada-pemanggilan-karena-pakai-domain-com
————————————–
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Humas dan Pusat Informasi BNPT, Irfan Idris menjelaskan, alasan pemerintah memblokir situs media Islam yang dianggap radikal, bukan hanya karena memuat tentang ISIS. Tetapi konten berita yang menjelek-jelekkan aparatur negara atau menjelekkan NKRI.
“Judulnya memang tolak ISIS, tapi belakangnya demokrasi buruk. Jokowi bla bla bla. Ini kan sama saja mendiskriminasi,” ujar Irfan, Selasa (31/3)  http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/31/nm2sln-bnpt-situs-islam-diblokir-karena-jelekkan-jokowi

Faizal Muhammad https://www.facebook.com/faizal.papanyahanan?fref=nf

Sumber: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1098834123476822&set=a.102505336443044.5791.100000507343631&type=1

======

====

MOHON MAAF LOH .ASLI SAYA KETAWA BACANYA
JUDULNYA ‘ SELALU ADA ALASAN UNTUK BERDALIH daripada MALU karena KETAHUAN BODOHNYA ” (maaf) grin emoticon
kalo yang Bilang ORANG lulusan SD seperti saya dimaklumi. nah ini orang yang kerja di KEMENTRIAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA staff AHLI lagi ck..ck..ck…HAIIYAAAA…WATAAAAUW GUBRAAAAK TING TONG
===============
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/31/nm2ri4-kemenkominfo-alasan-tak-ada-pemanggilan-karena-pakai-domain-com


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Staf Ahli Menteri Kominfo, Henri Subiakto mengatakan salah satu alasan Menkominfo dan BNPT tidak melakukan pemanggilan terhadap pemilik media islam adalah tidak terteranya alamat dan domain yang jelas.
“Kalau media tersebut pakai co.id maka pasti terdata di database kami, kami bisa lacak juga di mana alamatnya, kalau pakai .com kan domain amerika,” ujar Henri saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan tujuh pimpinan redaksi media Islam, Selasa (31/3).
Henri mengatakan jika media yang jelas asal-usulnya maka semestinya Kemenkominfo bisa melacak hal tersebut. Sayangnya, karena yang dipakai domain Amerika maka hal tersebut sulit untuk diketahui identitasnya.

Henri mengimbau untuk semua pemilik website apalagi situs berita seharusnya memakai co.id yang artinya domain Indonesia. Karena hal tersebut sudah sesuai dengan UU ITE. Ketika website tersebut mengandung unsur jurnalistik, maka mestinya berdomain Indonesia dan dilindungi undang-undang.
Terkait 19 situs yang diblokir oleh pemerintah menurut Henri salah satunya adalah memenuhi kriteria pemblokiran karena tidak memiliki domain Indonesia. Kedua, setelah dianalisis oleh pihak BNPT, ke 19 situs tersebut ternyata tak bisa dipertanggung jawabkan.
Upaya pemblokiran diklaim Henri sebagai cara untuk mencegah aliran dan paham yang dapat merusak NKRI. Selain itu, upaya ini juga untuk membendung penyebaran propaganda ISIS.

SENYUM SENYUM AJA BACANYA…..Namanya juga KABINET KERJA ..hanya KERJA..KERJA…KERJA tidak PERLU PAKE MIKIR /BERPIKIR sebelum MELAKUKAN /DIKERJAKAN yang penting KERJAKAN SAJA ..Tidak PERLU Menilai, Meneliti , Membaca, Menganalisa, lalu Memutuskan (5-M) spt dalam perusahaan saja dalam manajemen keputusan itu ada 5W+1H .(What,Why, When,Who Where, How).padahal itu mestinya jadi KERJAAN KEMENINFO….:D :D yaa dimaklumi PRESIDENNYA saja tidak PERNAH MIKIR..alias “SEMUA BUKAN URUSAN SAYA” (maaf)
—————————————————–

https://www.islampos.com/kemkominfo-akui-tak-meneliti-isi-konten-situs-yang-diblokir-173851/

PIHAK Kemkominfo mengakui kalau pihaknya tidak sampai meneliti isi konten media-media Islam online yang diminta ditutup oleh BNPT.
Humas Kemkominfo kepada wartawan menjelaskan bahwa pihaknya hanya meneruskan apa yang telah direkomendasikan dari BNPT.
“Jadi sesuai dengan penjelasan dari tim trust positif, semua domain website yang direkomendasikan untuk diblokir kami kominfo meneliti satu-satu tapi tidak meneliti kedalam,” jelas Ismail selaku Humas Kemkominfo kepada para wartawan yang hadir pada pertemuan antara perwakilan media islam online yang diblokir dengan pihak Kemkominfo Selasa pagi tadi (31/3/2015).
Lebih lanjut Ismail menegaskan dari 26 website yang dianggap radikal, ada beberapa sudah tidak aktif dan ada juga yang cuma duplikasi dari situs yang ada.
“Jadi cuman sampai disitu saja, kami tidak sampai meneliti kontennya seperti apa karena itu sudah rekomendasi BNPT,” tandas Ismail.
Pemblokiran situs-situs Islam menuai kecaman dari netizen, ribuan orang menggunakan tagar #‎KembalikanMediaIslam ‪ ‬ sebagai bentuk protes terhadap aksi Kemkominfo yang dengan mudahnya meloloskan rekomendasi BNPT. [fq/Islampos]

Sumber: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1098744533485781&set=a.102505336443044.5791.100000507343631&type=1
red

Jual 4 BUMN, Jokowi 'Pengkhianat Bangsa'

GARUDA LUKA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menghentikan rencana Menteri BUMN Rini Soemarno yang akan menjual empat BUMN.

“Saya heran dengan ide dan gagasan Rini Soemarno ini, ngurus negara seperti pedagang saja, sedikit-sedikit pikirannya ingin menjual,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean , Kamis (9/4).

Menurut Ferdinand, masih segar dalam ingatan ketika Mentri BUMN ini ingin menjual gedung kantor BUMN yang gagal karena gelombang protes, sekarang malah berpikir menjual 4 BUMN.

“Benar-benar otak dagang yang tak layak ngurus negara. Apa Bu Rini berpikir BUMN adalah seperti perusahaan motor kanzen yang gagal dijual di Indonesia?” tanya Ferdinand.

Kata Ferdinan, keempat BUMN yang akan dijual antara lain: Jasa Marga, Waskita Karya, Aneka Tambang dan Adhi Karya.

“BUMN dijual setelah mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah? kalau hanya untuk nyari uang 20 T kenapa Rini tidak batalkan saja PMN ke BUMN yang nilainya hampir Rp70 triliun.

Ferninand menegaskan, Rini sepertinya merasa negara ini milik pribadinya. “BUMN kita tidak boleh dijual, Rini harus ingat sejarah penjualan BUMN yang sekarang kita sesali,” jelasnya.

Lanjutnya, Presiden Jokowi harus membatalkan rencana ini, jika APBN tidak sehat, silahkan mencari uang dengan cara yang kreatif bukan dengan menjual negara.

“Jika menterinya tidak mampu, segera pecat dan ganti. Terutama menteri-menteri dibidang perekonomian memang harus dipecat semua dan diganti. Kami meminta kepada presiden untuk segera bertindak sebelum negara ini hancur oleh kelakuan menteri-menteri yang tidak bisa kerja seperti Rini Soemarno ini,” pungkas Ferdinand.(intelijen)

Ribuan TKI tagih janji Jokowi di Istana

GARUDA LUKA Jakarta - Ribuan massa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengatasnamakan Aliansi TKI Menggugat, menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (7/4). Massa yang berasal dari Indramayu dan Cirebon, Jawa Barat, ini menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang tak kunjung mencabut moratorium pengiriman TKI.

Koordinator aksi M Ali Ridho mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye pemilihan presiden lalu pernah berjanji akan memihak kepada TKI. Karenanya, hari ini para TKI datang untuk menagih janji tersebut.

“Saya kembalikan hal ini kepada janji Bapak Presiden. Ketika masih jadi calon presiden beliau menjanjikan dua hal. Pertama meningkatkan pendidikan atau pelatihan TKI. Yang kedua beliau mengatakan akan memberikan perlindungan TKI di luar negeri,” terang Ali.

Menurutnya, moratorium pengiriman TKI ke luar negeri sangat merugikan rakyat kecil. Pasalnya, kebijakan tersebut menutup akses mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Sementara mengenai masalah-masalah yang kerap menimpa TKI selama ini, lanjut Ali, bisa dihindari jika pemerintah benar-benar menjalankan tugas. Dia kembali tegaskan bahwa perlindungan dari pemerintah serta pelatihan dan pendidikan TKI menjadi solusi yang paling baik untuk masalah ini.

“Intinya perlindungan itu adalah hak TKI dan tanggung jawab negara,” tegas dia.

Aksi para TKI ini berlangsung hingga sekitar pukul 13.00 WIB. Setelah shalat Dzuhur berjamaah di depan Istana, massa bergeser ke depan Gedung DPR, Senayan, untuk melanjutkan aksi.
sumber

Mahasiswa Lampung demo gulingkan Jokowi

GARUDA LUKA Lampung - Gelombang unjuk rasa menentang kebijakan Presiden Jokowi yang tidak prorakyat kembali mengalir di kota Bandar Lampung, Selasa (7/4).
Ratusan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lampung terpaksa turun ke jalan mengkritisi kebijakan Jokowi – JK yang semakin menyengsarakan rakyat. Mahasiswa mengaku akan terus melakukan aksi protes untuk menggulingkan Jokowi jika program-programnya tidak peduli pada rakyat.

Para mahasiswa menggelar aksi di Tugu Adipuran, pusat kota Bandar Lampung. Di tengah keramaian arus lalu lintas, mahasiswa bergiliran berorasi meneriakkan menolak kebijakan Presiden Jokowi yang semakin hari semakin menyengsarakan rakyat.

Spanduk dan banner bertulisan menolak kebijakan Jokowi seperti menaikkan harga BBM, melemahnya nilai rupiah, harga sembako melambung, pemblokiran puluhan situs berita Islam, dan pemberian uang muka kendaraan bagi pejabat.

Menurut Rudi, salah seorang aktivis IMM, pemerintah Jokowi – JK sudah berjalan tidak sesuai lagi dengan janji-janjinya mensejahterakan rakyat. Harga BBM naik terus, karena presiden melepaksan harga berdasarkan mekanisme pasar dunia.

“Kebijakan ini sudah inkonstitusional. IMM memprotes keras kebijakan seperti ini,” katanya.

Dalam tuntutannya, IMM Provinsi Lampung meminta kepada pemerintahan Jokowi – JK agar mengembalikan subsidi BBM bagi rakyat dan tidak menyerahkan harga BBM berdasarkan mekanisme pasar karena inkonstitusional.

IMM juga meminta agar dilakukan penguatan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dollar untuk kestabilan perekonomian.
Tidak hanya itu, IMM melakukan protes keras agar pemerintah lebih selektif dengan melakukan uji publik sebelum melakukan pemblokiran terhadap situs berita Islam yang dinilai menyebarkan faham radikalisme.

Dalam penegakan hukum, IMM menyerukan pemerintah juga harus segera memberikan kepastian hukum terhadap kasus narkoba internasional atau duo Bali nine, yang saat ini tidak jelas ujungnya.

Dalam tuntutan terakhirnya, IMM meminta Jokowi – JK untuk menyetabilkan perekonomian Indonesia pascakenaikan BBM pada 28 Maret lalu, dan segera realisasikan nawacita yang dijanjikan saat kampanye lalu.

Sementara itu, Desakan mahasiswa yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur karena dianggap banyak melahirkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat terus bermunculan. Bagaimana tanggapan Wakil Ketua DPR Fadli Zon?

“Ya itu dinamika politik, biasalah,” kata Fadli Zon, sambil tersenyum di gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/4).

Politikus Gerindra justru lebih khawatir jika kondisi rupiah terus melemah karena berpotensi terjadi krisis seperti ketahanan pangan.

Karena itu, Fadli mengingatkan seharusnya pemerintah bisa lebih tanggap bahwa kebijakan-kebijakan yang diambilnya, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti BBM, gas, TDL, sudah menyengsarakan rakyat. Sehingga perlu pertimbangan yang matang.

“Kalau saya melihat, kenaikan BBM itu jelas menyengsarkan rakyat dan harus dievaluasi. Jadi tidak perlu ada kenaikan BBM. Pemerintah harus tau bahwa kenaikan BBM memicu semua harga-harga kebutuhan pokok,” tegasnya.
sumber

Mahasiswa Riau demo gulingkan Jokowi

GARUDA LUKA Sumatra - Sekitar 200 massa mahasiswi Fisipol Universitas Riau (Unri) yang menamakan dirinya “Gerakan Perempuan Perintahkan Jokowi” melancarkan aksi demo ke PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) Rumbai Pekanbaru, Selasa petang (7/4/2015).

Juru Bicara aksi demo Sabariah dan Wulan Dewi Komala dalam orasinya di pintu gerbang masuk PT CPI Rumbai Pekanbaru menegaskan rakyat kecil kini merasakan betapa sulitnya ekonomi sehari-hari. Harga BBM naik, rupiah anjlok dibanding dollar AS, harga bahan pokok sehari-hari juga naik dan mencekik rakyat. Pedagang kecil seperti pedagang lontong merasakan mahalnya harga sembako.

“Jika perekonomian Indonesia tak membaik juga, kasus KPK-Polri tak selesai, masalah korupsi tak dituntaskan, harga BBM masih naik dan subsidi BBM dicabut, maka kami secara serentak di seluruh Indonesia pada 20 Mei 2015 akan menurunkan Jokowi-JK dari jabatannya,” kata Sabariah lantang melalui alat pengeras suara.

Menurut mahasiswi janji-janji yang disampaikan Jokowi dulu saat kampanye yang terangkum dalam Nawacita mulai dari masalah politik pemerintahan, kemandirian, ekonomi, migas, kesehatan, penegakan hukum, pun mungkin hanya Jokowi dan Tuhannya yang tahu, kapan terealisasi. Rakyat mulai gigit jari karena rakyat menjadi korban kepentingan.

Dari sekian banyak permasalahan di negeri ini memaksa kami perempuan Indonesia ikut turun ke jalan dan angkat bicara. Kalaulah kesabaran itu tak ada batasnya, maka kini kami menguatkan kesabaran ini untuk melawan pengkhianat rakyat. Kami dari aliansi Perempuan Indonesia mengatakan : Memerintahkan Jokowi stabilkan kondisi Nasional Perekonomian Indonesia, agar Jokowi nasionalisasikan aset sumber daya alam Indonesia, cabut kebijakan BBM berdasarkan mekanisme pasar dan kembalikan subsidi BBM, agar Jokowi selesaikan konflik antar lembaga penegak hukum, agar Jokowi tindak tegas kasus korupsi.

Dari pengamatan di lapangan petang tadi, massa demonstran semuanya
perempuan. Mereka menaiki 3 unit bus kampus Unri Panam Pekanbaru. Demo dimulai pukul 15.00 WIB dan selesai 16.20 WIB
sumber

Mahasiswa Makassar, Aceh dan Surabaya bertekad gulingkan Jokowi

GARUDA LUKA - Situasi politik semakin memanas seiring kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

Sejumlah kalangan mahasiswa marah dan bertekad untuk melengserkan rezim Joko Widodo (Jokowi) dan pasangannya, Jusuf Kalla.

Ratusan mahasiswa yang melakukan aksi di depan Gedung DPRD Makassar menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla turun karena dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah di Indonesia.
Mahasiswa Makassar juga menilai, kepemimpinan Jokowi dan JK malah memperparah keadaan di Indonesia yang menyengsarakan rakyat.

“Pokoknya, Jokowi-JK harus turun. Situasi Indonesia makin parah. Mereka tidak mampu menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Rupiah makin lemah, BBM naik, hukum makin tidak jelas, koruptor dilindungi, dan masih banyak lagi,” kata Dian Mahadipa, koordinator aksi, saat menyampaikan aspirasinya di atas mobil truk yang dibajak.

Adapun kelompok mahasiswa yang menggelar aksi ini terdiri dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa. Aksi mahasiswa ini mengganggu arus lalu lintas di Jalan AP Pettarani yang merupakan jalur trans-Sulawesi Selatan.

Mahasiswa memblokade Jalan AP Pettarani dengan memarkir mobil truk tronton dan mobil tangki BBM yang dibajak di depan Gedung DPRD Makassar. Selain itu, mahasiswa juga membakar ban bekas di beberapa titik di sekitar lokasi aksi. Aparat kepolisian juga sibuk mengatur arus lalu lintas dan mengalihkannya ke jalur alternatif.

Sementara itu, pendemo dari kelompok Cipayung Plus yang berada di halaman Gedung DPRD Makassar terus menyampaikan aspirasinya dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk turun.‎

Beberapa hari lalu, Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Aceh, melancarkan aksi demonstrasi di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Senin (30/3) sore. Dalam aksi itu, mahasiswa menyerukan pencabutan mandat terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presidennya, Jusuf Kalla. Aksi demo tersebut dinamakan dengan “Konser Cabut Mandat Pengkhianat Rakyat dan Rapor Merah Pemerintahan Jokowi-JK”.

Amatan Serambi, seratusan mahasiswa yang mengenakan pakaian almamater kampus berwarna hijau tersebut berkumpul di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh sekira pukul 17.00 WIB. Tampak mahasiswa membawa poster dan spanduk yang bertuliskan berbagai kecaman mereka terhadap Jokowi-JK.

Dalam orasinya, mahasiswa menganggap, 162 hari kepemimpinan Jokowi-JK telah berjalan selama dilantik 20 Oktober 2014 lalu, namun belum ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh orang nomor satu dan dua di Indoneisa itu yang pro terhadap rakyat.

Presiden Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Muhammad Hamzah dalam orasinya mengatakan, saat ini Presisen jokowi beserta wakilnya Jusuf Kalla dianggap gagal dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan pro rakyat dalam masa 100 hari kerja mereka.

“Hari ini kawan-kawan sudah 162 hari Presiden dan Wakil Presiden kita memimpin. Tapi apa kawan-kawan, semuanya nihil tidak ada apapun yang diwujudkan melainkan hanya janji politik manis dan blusukan ke sana-sini,” kata Hamzah.

Disebutkan, berbagai masalah yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir adalah sebagai bukti bahwa Jokowi-JK gagal dalam memimpin negeri ini. Mahasiswa menilai, naik turunnya harga bahan bakar minyak (bbm), penundaan eksekusi mati duo Bali Nine, dan melemahnya rupiah adalah buki pemerintah Jokowi-JK gagal membuka awal yang baik bagi pemerintahannya.

“Wajar kami menuntut hari ini, wajar kami protes, wajar kami melakukan aksi ini. Karena presiden kita sama sekali tidak prorakyat, apakah itu yang dinamakan presiden, bagi kami jika harga bbm naik terus, maka Jokowilah yang harus turun,” kata Hamzah.
Aksi seratusan mahasiswa kemarin cukup menarik perhatian bagi warga yang melintas di kawasan Simpang Lima, Banda Aceh. Pasalnya, mahasiswa menggelar konser dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan rakyat yang diiringi oleh beberapa mahasiswa yang memainkan gitar. Tampak mereka menyanyikan lagu secara serentak, termasuk lagu sakitnya tuh di sini yang diparodikan menjadi pilih Jokowi sakitnya tuh di sini.

Dalam aksi itu, mahasiswa juga sempat menyebutkan dan menyerukan kapada masyarakat untuk mengawal ketat semua janji-janji Jokowi yang diumbar ketika mantan Gubernur DKI itu berkunjung ke Aceh beberapa waktu lalu. Meski begitu ramai, aksi tersebut berjalan tertib di bawah pengawalan personel polisi dari Polresta Banda Aceh.

Beberapa hari lalu pula, Karena kecewa atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo, mahasiswa dan pemuda di Surabaya, Jawa Timur kembali turun ke jalan, Rabu (1/4). Aspirasi aksi unjuk rasa dilakukan sekitar seratus orang di depan Gedung Grahadi Surabaya, Jalan Gubernur Suryo itu menuntut Jokowi segera turun karena kebijakannya dianggap tidak pro-rakyat.

Dalam aksinya, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Pahlawan tergabung dalam Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK) itu juga membawa beberapa spanduk dan poster berisi kecaman. Spanduk itu bertuliskan ‘Jokowi Boneka Imperialisme.’ Mereka juga membawa poster-poster berisi protes di antaranya ‘Turunkan Jokowi,’ ‘Jokowi Pendusta,’dan lain sebagainya.

Dalam orasinya, para demonstran mengkritik kebijakan Jokowi malah menyengsarakan rakyat kecil. Salah satunya adalah kebijakan naik-turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan harga sembilan bahan pokok tidak stabil.

“Kebijakan-kebijakan Jokowi selama menjabat sebagai presiden telah membuat rakyat sengsara. Pemerintahan seolah-olah ribut dengan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan rakyat,” kata salah satu Korlap Aksi, Ali Zulkarnain dalam orasinya.

Menurut Ali, fluktuasi harga BBM sangat jelas semakin membuat rakyat menderita, karena harga-harga sembako ikut tidak stabil. “Kemudian kemelut politik yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi bangsa, terjadi karena sikap Jokowi yang tidak tegas. Bahkan, korupsi pun makin merajalela,” ujar Ali.

Dalam aksinya itu, para mahasiswa sempat berusaha memblokade Jalan Gubernur Suryo, tapi dihalang-halangi puluhan polisi. Para demonstran pun akhirnya memilih bergeser ke Gedung DPRD Surabaya di Jalan Yos Sudarso dengan berjalan kaki dan kembali melakukan aksi unjuk rasa.

“Dengan persoalan-persoalan yang makin kompleks selama kepemimpinan Jokowi, maka kami mahasiswa Indonesia menuntut Jokowi segera mundur dari jabatan, sebelum mahasiswa dan rakyat menurunkannya paksa dengan menggelar aksi besar-besaran,” tambah Ali.

Akibat aksi para mahasiswa ini, arus lalu lintas di Jalan Gubernur Suryo tersendat. Sedangkan personel polisi dari Polrestabes Surabaya yang membentuk pagar betis di depan Gedung Grahadi, terus bersiaga, sebagian lagi tetap mengatur arus lalu lintas.
sumber

Jokowi Pingin Budi Gunawan Jadi Wakapolri? Siasat Apalagi Ini!

GARUDA LUKA Jakarta - Penokohan Budi Gunawan oleh Presiden Jokowi belumlah berhenti. Dikabarkan Budi Gunawan setelah gagal dilantik menjadi Kapolri malah akan dinobatkan menjadi Wakapolri. Keputusan ini mengundang pendapat dari Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, yang mengatakan, Presiden Joko Widodo akan mempertaruhkan kepercayaan publik jika meloloskan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai wakil kepala Polri. Menurut dia, segala pilihan memiliki konsekuensi. 

"Masalah public trust menjadi taruhan berat bagi Jokowi jika menyetujui Budi Gunawan jadi wakil kepala Polri. Hal ini mengancam mengikis secara perlahan legitimasi pemerintah," ujar Siti, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/4/2015) seperti dilansir Kompas.

Menurut memori publik, lanjut Siti, sudah telanjur negatif terhadap sosok Budi. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Budi sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Meski akhirnya penetapan tersangka Budi dibatalkan melalui praperadilan, menurut Siti, hal itu tak berpengaruh besar karena putusan itu juga menimbulkan kontroversi.

"Dengan kondisi demikian, pencalonan BG jadi wakil kepala Polri akan telak-telak ditentang oleh publik. Publik akan berkukuh Jokowi tidak menyetujui Budi," kata Siti.

Wacana Budi Gunawan sebagai wakil kepala Polri muncul setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan DPR dalam rapat konsultasi pada Senin (6/4/2015) kemarin. Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Anton Charliyan mengakui, Budi merupakan salah satu kandidat terkuat untuk menjadi wakil kepala Polri.

"Salah satu kandidat utama dan terkuat, ya memang Pak BG," sebut Anton.

Walaupun demikian, Anton mengatakan, jabatan wakil kepala Polri belum terlalu penting untuk dibahas. Bagi Polri, kata dia, yang terpenting adalah terpilihnya kepala Polri definitif.

"Pak Badrodin yang penting menjadi kepala Polri dulu. Soal wakil kepala Polri nanti terserah Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi) saja," kata Anton.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto mengatakan, pencalonan Budi Gunawan sebagai wakil kepala Polri sama sekali tidak melanggar peraturan sepanjang dia memenuhi syarat yang ditetapkan.

"Tiap anggota kepolisian pangkat bintang tiga punya kesempatan yang sama jadi kepala Polri. Yang jelas tidak cacat dalam karier dan layak dicalonkan meski yang memutuskan tetap Presiden," kata Rikwanto.

Calon kepala Polri Komjen Badrodin Haiti juga membenarkan wacana Budi Gunawan sebagai wakil kepala Polri. Namun, dia tidak mau terburu-buru untuk membicarakan hal tersebut. Badrodin mengatakan, hal itu akan dibicarakan setelah kepala Polri definitif terpilih nantinya.

sumber

Hah... Puan Satu Mobil Sama Presiden Jokowi? Yang Bener Aja!

GARUDA LUKA Jakarta - Bisa disebut, Jokowi adalah salah satu presiden yang paling kontriversial dalam sejarah Indonesia. Bagaimana tidak, saat pagi tadi Presiden Jokowi tiba di DPR untuk rapat konsultasi soal calon kapolri. Jokowi keluar dari mobil RI-1 bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Ada apa gerangan?

Mensesneg Pratikno menyebut hal itu adalah hal yang biasa. Tidak ada yang istimewa dari peristiwa tersebut.

"Kebetulan lagi di sini. Biasanya saya (naik mobil bareng Presiden). Nothing Istimewa. Boleh dong," kelakar Pratikno ketika dikonfirmasi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/4/2015), seperti dilansir Detik.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mobil RI 1 tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.00 WIB. Jokowi yang memakai setelan jas hitam turun dari mobil berbarengan dengan Puan Maharani yang mengenakan batik warna dominan cokelat.

Jokowi maupun Puan menebar senyum sepanjang langkah keduanya masuk ke Gedung Nusantara IV. Berjalan masuk ke dalam Gedung DPR, Jokowi diiringi oleh Mensesneg Pratikno. Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto dan Sekjen DPR Winantuningtyastiti juga mengiringi Jokowi berjalan masuk ke Gedung DPR.
sumber

Pokoknya Harus Turun...!

GARUDA LUKA Makassar - Kegeraman para mahasiswa di seluruh Indonesia terhadap kebijakan Presiden Jokowi tak bisa dihambat lagi. Dikabarkan, ratusan mahasiswa yang melakukan aksi di depan Gedung DPRD Makassar menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla turun karena dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah di Indonesia.

Para mahasiswa Makassar juga menilai, kepemimpinan Jokowi dan JK malah memperparah keadaan di Indonesia yang menyengsarakan rakyat.

"Pokoknya, Jokowi-JK harus turun. Situasi Indonesia makin parah. Mereka tidak mampu menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Rupiah makin lemah, BBM naik, hukum makin tidak jelas, koruptor dilindungi, dan masih banyak lagi," kata Dian Mahadipa, koordinator aksi, saat menyampaikan aspirasinya di atas mobil truk yang dibajak, seperti dilansir Kompas .

Kelompok mahasiswa yang menggelar aksi ini terdiri dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa. Aksi mahasiswa ini mengganggu arus lalu lintas di Jalan AP Pettarani yang merupakan jalur trans-Sulawesi Selatan.

Para mahasiswa memblokade Jalan AP Pettarani dengan memarkir mobil truk tronton dan mobil tangki BBM yang dibajak di depan Gedung DPRD Makassar. Selain itu, mahasiswa juga membakar ban bekas di beberapa titik di sekitar lokasi aksi. Aparat kepolisian juga sibuk mengatur arus lalu lintas dan mengalihkannya ke jalur alternatif.

Sementara itu, pendemo dari kelompok Cipayung Plus yang berada di halaman Gedung DPRD Makassar terus menyampaikan aspirasinya dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk turun secepatnya
sumber

Kondisi Negara, Kini Dokter dan Perawat Juga Demo Jokowi

GARUDA LUKA - Aksi demonstrasi bentuk kekecewaan terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak hanya digelar oleh mahasiswa tapi juga merambah ke berbagai elemen masyarakat.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai sekian kegagalan yang semakin menjauhkan rakyat dari kesejahteraan. Karena itu, rakyat harus segera membangunkan Jokowi agar terjaga dan bekerja demi rakyat Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh sekitar seribu massa terdiri dokter, tenaga kesehatan se- Malang Raya, beserta mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya. Mereka menuntut agar Jokowi segera memperbaiki jalannya pemerintahan yang semakin tidak jelas arahnya dikutip dari Merdeka.com, Senin (30/3).

Dr Atma Gunawan koordinator aksi mengatakan, dokter juga merasakan keterpurukan negeri ini. Ia mengatakan dokter tidaklah cukup untuk sekadar mengobati pasien. Karena menurutnya, permasalahan pasien tidak sekedar masalah penyakit.

"Masalah menyelamatkan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi, masalah penegakan hukum yang berjalan lamban, masalah harga yang melambung, kemudian masalah ketimpangan pendapatan antara aparatur negara," kata Atma, seperti dikutip dari Republika, Senin (30/3).

Ada empat hal yang dituntut para dokter, perawat, dokter spesialis, mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya dan tenaga medis lainnya yang ikut dalam aksi ini.

1. Penyelematan lembaga pemberantasan korupsi KPK dari upaya pengkerdilan.

2.Para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang ini juga meminta pemerintah untuk menegakan hukum yang adil.

3. Menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena semakin mencekik rakyat.


4. Pemerataan pendapatan aparatur negara dan pengabdi masyarakat. Karena menurut Atma penghasilan petugas pajak dengan dokter saat ini jauh lebih besar. Tunjangan petugas pajak dapat mencapai ratusan juta. Sedangkan para dokter yang bekerja di daerah terpencil dengan segala resiko tidak lebih Rp 5 juta.

Para demonstran menyerukan kepada Jokowi dan Jusuf Kalla agar segera bangun dan bekerja.

"Jokowi bangunlah, rakyat sudah semakin tersiksa dengan kebijakanmu. BBM kau naikkan, subsidi kau cabut dan harga-harga terus melejit. Rakyat semakin menderita, bangunlah... Jokowi," kata seorang orator dari atas mobil yang diikuti nyanyian para peserta aksi.
sumber

Putri Bung Karno: Jokowi-JK Dipertahankan, NKRI Bisa Hancur

GARUDA LUKA – Putri Presiden pertama RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, mengingatkan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak bisa dipertahankan lagi. Alasannya, jika Jokowi masih dipertahankan, Indonesia akan semakin hancur.

“Jokowi-JK tidak bisa dipertahankan lagi. Indonesia akan makin hancur bila masih mempertahankan Pemerintahan Jokowi-JK,” tegas Rachmawati dalam keterangannya kepada intelijen (06/04).

Menurut Rachmawati, rezim Jokowi hanya menjadi kaki tangan nekolim, boneka kaum kapitalis liberalis yang menjual negara ke pihak asing.

“Praktik ini tak jauh beda dengan yang dilakukan Megawati Soekarnoputri saat menjadi presiden. Bahkan diyakini pengabaian terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi negara akan lebih parah terjadi saat ini,” papar Rachmawati.

Kata Rachmawati, Jokowi tidak banyak mempunyai kewenangan dalam memberikan keputusan karena hanya sebagai petugas partai. “Jika pemerintahan Jokowi-JK tetap dibiarkan maka akan berakibat pada hancurnya ideologi negara yang pada gilirannya akan menghancurkan NKRI di tangan rezim proxy kapitalis,” pungkas Rachmawati.

Red

Ini Bukti yang Diungkap PDIP: Rezim Jokowi Ingkari Ruh Reformasi Soal TNI

GARUDA LUKA – Dinamika dan program-program di lingkungan TNI akhir-akhir ini sudah banyak yang patut dipertanyakan dengan sungguh-sungguh, karena sudah menabrak undang undang dan keluar dari ruh reformasi.

Penegasan itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI dari F PDIP Mayjen (Purn) TB Hasanuddin kepada intelijen (05/04). “Ini beberapa contoh yang sudah jelas-jelas menabrak UU 34/2004 tentang TNI: MoU antara TNI dengan Menhub, MoU dengan Menperikanan, MoU dengan MenESDM dan terakhir MoU dengan Menkumham,” ungkap TB Hasanuddin.

Menurut TB Hasanuddin, jika MoU yang menugaskan TNI dalam “penjagaan sipil” tersebut dilaksanakan, maka setidaknya TNI harus mengerahkan tidak kurang dari 35.000 anggota per hari.

“Untuk berjaga di pelabuhan, stasiun, terminal, di pos Pertamina dan di rutan-rutan seluruh Indonesia, maka setidaknya TNI akan mengerahkan tidak kurang dari 35.000 orang per hari. Pertanyaannya: siapa yang mendanainya? Uang dari mana? Bagaimana tingkat profesionalisme prajurit nanti ketika mereka harus memegang dan berlatih dengan alutsista canggih?” tegas Hasanuddin.

Kata Hasanuddin, 35.000 prajurit yang ditugaskan di berbagai pos itu sebenarnya pekerjaan sipil. “Apakah akan dirangkap lagi oleh TNI seperti zaman Orba? Atau di era presiden sekarang ini dan di era parlemennyanya kita sekarang akan kembali ke era Orde Baru?” pungkas Hasanuddin.

Red

Taruna Muslim: Jokowi, Presiden Abal-abal

GARUDA LUKA – Pernyataan keras dilontarkan Pimpinan Taruna Muslim Alfian Tanjung, menyikapi kinerja Presiden Joko Widodo. Alfian menyatakan Presiden Joko Widodo bukan kepala negara atau pemerintahan yang sesungguhnya.

“Presiden Jokowi bukan kepala negara atau pemerintahan yang sesungguhnya. Jokowi hanya presiden abal-abal,” tegas Alfian kepada intelijen (06/04).

Menurut Alfian, kebijakan rezim Jokowi selama berkuasa banyak merugikan rakyat kecil terutama umat Islam. “Akibat kenaikan harga BBM, yang kena dampaknya itu rakyat kecil secara langsung. Jokowi itu tidak mikir atau gimana. Jargon membela wong cilik hanya pepesan kosong,” papar Alfian.

Kata Alfian, rezim Jokowi yang menyengsarakan rakyat ini harus segera diakhiri. Jika tidak, dan dipertahankan hingga lima tahun, Indonesia akan semakin rusak.

“Kalau mempertahankan Jokowi sampai lima tahun itu Indonesia akan rusak. Kebijakan Jokowi justru menguntungkan kaum pemodal, rakyat hanya dijadikan jargon saja,” tegas Alfian.

Alfian mendukung seluruh elemen bangsa untuk melakukan aksi turun ke jalan meminta MPR segera melakukan Sidang Istimewa. “Lebih cepat Sidang Istimewa lebih baik, agar bangsa Indonesia tidak jatuh dalam kerusakan,” pungkas Alfian.

Red

Aktivis Kawakan: Jokowi Pantasnya Jadi Pilot Pesawat Capung

JAKARTA (GARUDA LUKA) - Aktivis kawakan Bursah Zarnubi menilai bahwa Presiden Joko Widodo tidak mampu mengurus negara ini. Ini dapat dilihat dari kebijakannya yang tidak pro-rakyat yang berimbas pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pelonjakkan harga bahan pokok.

Bahkan, Bursah membuat perumpamaan kalau Jokowi hanya mampu membawa pesawat capung dibanding pesawat super besar seperti negara Indonesia. Jadi, dapat dipastikan pemerintahan Jokowi bakal terus mengalami

"Jokowi pantasnya jadi pilot pesawat capung. Kebijakannya banyak yang merugikan rakyat, harga beras tinggi, ngurusin minyak ga bisa, soal hukum tidak tegas," kata Bursah Zanudi kepada TeropongSenayan di restoran Pulau Dua, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Oleh karenanya, mantan anggota DPR RI 2004-2009 ini mengajak seluruh mahasiswa untuk menjadi garda terdepan mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, suara mahasiswa bisa menjadi kontrol sekaligus penyeimbang untuk pemerintah.

"Mahasiswa itu kelompok kritis untuk membuat tata kelola negara ini jauh lebih baik, karena mahasiswa bukan tukang becak, dia harus menjadi garda terdepan," tukasnya.
Sumber

Siap Dipecat Jokowi, Rizal Ramli Tetap Dukung Gerakan Mahasiswa

JAKARTA (GARUDA LUKA) - Meski berada di lingkaran istana, Rizal Ramli tetap berani mengkritisi pemerintahan Jokowi-JK. Ia mengaku tak takut dipecat dari jabatannya sebagai Komisaris Utama BNI karena mendukung aksi mahasiswa.

"Saya tidak masalah jabatan yang sekarang, ga penting amat," kata Rizal Ramli kepada TeropongSenayan, di Jakarta, Senin (6/4/2015).

Menurut Rizal, banyaknya aksi mahasiswa yang digelar di sejumlah daerah memang sudah sepatutnya dilakukan. Sebab, saat ini pemerintah tidak sensitif dengan persoalan-persoalan yang dialami rakyat, terutama soal kenaikan harga bahan pokok.

"Saya tahun 2008 masih memimpin demo kenaikan BBM 20.000 orang lebih, dan saat itu masih menjabat Komisaris Utama Semen Gresik. Lalu setelah demo saya langsung dicopot, tapi enggak masalah saya mempunyai prestasi bagus mendongkrak pendapatan Semen Gresik pada saat itu," kata Rizal.

Lebih lanjut Rizal Ramli mengungkapkan bahwa carut marut yang sedang terjadi sekarang akibat banyak menteri Jokowi yang tidak paham dalam melakukan kebijakannya.

"Karena banyak menteri yang malas mikir, tahunya hanya turunin harga saja. Harusnya para menteri ekonomi JK itu berantas kartel pangan dan mafia pangannya," tegasnya.

Diketahui, dalam sebulan terakhiran ratusan demonstrasi mahasiswa bergulir dari pusat hingga daerah. Mereka kecewa atas beberapa kebijakan Jokowi yang dianggap makin menyengsarakan rakyat. Demo semakin memanas setelah Jokowi kembali menaikkan harga BBM menjadi Rp7.400/liter.

Bahkan mahasiswa mengancam melakukan aksi besar-besaran pada 20 Mei mendatang. Mereka berjanji akan menggulingkan Jokowi dari kursi kepresidenannya.
Sumber

Demo di Gedung DPR, Mahasiswa Teriaki Jokowi Boneka Asing

JAKARTA (GARUDA LUKA) - Kedatangan Presiden Joko Widodo di Gedung DPR disambut sejumlah pimpinan anggota dewan. Jokowi datang didampingi Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan langsung disambut Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahchri Hamzah, dan Agus Hermanto serta sejumlah ketua-ketua fraksi di parlemen.

Namun sambut hangat di dalam, berbeda dengan di luar gerbang Gedung DPR. Sejumlah kelompok mahasiswa justru menyambut Jokowi dengan demonstrasi. Aliansi mahasiswa dari sejumlah kampus tersebut bahkan menyebut Jokowi sebagai antek asing.

‎"Kami hadir untuk menyuarakan langsung di depan DPR, jikalau presiden kita Joko Widodo merupakan boneka konglomerat asing," kata Kordinator aski Alex Firdaus dalam orasinya di Depan Gerbang Gedung DPRRI, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Massa aksi yang mengatasnamakan Geraka‎n Mahasiswa Konsorsium Indonesia (GMKI) tersebut memaksa masuk melewati gerbang Gedung DPR yang sudah lebih awal dikunci. Tampak sejumlah pengamanan polisi dari Polda Metro Jaya terus berjaga ketat.

Alex melanjutkan orasinya dengan meminta DPR mempertanyakan komitmen kebangsaan Jokowi dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden. ‎Menurutnya, kunjungan Jokowi ke Gedung DPR harus dijadikan momentum bagi para anggota dewan dalam menyoal kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak berpihak kepada rakyat.

"Kami meminta agar DPR juga menginterogasi presiden atas beberapa kebijakanyanya yang merugikan rakyat," cetusnya.

Seperti diketahui, Jokowi mendatangi DPR dalam rangka menjelaskan persoalan penggantian nama calon Kapolri dari Komjen Budi Gunawan menjadi Komjen ‎Badrodin Haiti. Jokowi datang bersama sejumlah jajaran menteri pembantunya di antaranya, Rahmat Gobel, Puan Maharani, Tjahjo Kumolo dan Sofjan Djalil
Sumber

Inilah Sejumlah 'Prestasi Besar' Jokowi Sejak Dilantik versi ISIS

GARUDA LUKA - Inilah laporan kajian dari Insitute for Strategic and Indonesian Studies alias ISIS menyindir pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla karena telah melakukan sejumah 'terobosan' sejak dilantik.
ISIS mencatat lebih dari 20 'prestasi besar' Jokowi-Jusuf Kalla selama lima bulan (20 Oktober-30 Maret 2015). Berikut catatan prestasi besar Jokowi versi ISIS:

1. Harga BBM naik-turun-naik.
2. Harga beras naik.
3. Harga gas mahal.
4. Semua kebutuhan sembako naik.
5. Tarif kereta api dinaikkan.
6. Jalan tol dikenakan  pajak.
7. Tatanan hukum dan konstitusi amburadul.
8. Stabilitas politik & partai politik acak-kadut.
9. Hutang bertambah Rp 250 triliun.
10. Penerimaan pajak sampai Maret 2015 dibandingkan periode yang sama Maret 2014 turun Rp 50 triliun.
11. Lembaga penegak hukum ditarik-tarik ke ranah politik.
12. Intitusi Polisi & KPK diobok-obok.
13. Impor beras dan gula semakin mantap.
14. Elit politik berantam terus menerus tak terkendali.
15. Daya beli rakyat menurun, biaya hidup naik mengikuti kenaikan harga BBM.
16. Perputaran ekonomi mengandalkan konsumsi.
17. Ekspor turun, impor naik tajam.
18. Izin ekspor konsentrat Freeport dan Newmont diperpanjang tanpa perlu bangun smelter.
19. Ketua Umum Partai Politik memonopoli angkutan minyak (mafia migas baru).
20. Dunia usaha kesulitan memproyeksi biaya produksi.
21. Rupiah terjun bebas dari Rp 10.000 di akhir Juli 2014 ketika Jokowi-JK ditetapkan sebagai pemenang Pilpres dan sekarang Rp 13.000 lebih per USD.
22. Yang penting rajin blusukan.
23. Yaaa ora opopo.

"Mari kita dukung Pemerintahan Jokowi-JK hingga akhir masa jabatan," sindir Direktur Eksekutir ISIS, Kisman Latumakulita, dalam keterangannya pagi ini, Rabu, 1/4/2015.
Dibagian lain, Jokowi sudah tidak layak memimpin Indonesia karena kebijakan ekonomi yang dibuatnya terbukti menyulitkan masyarakat ekonomi kelas menengah dan bawah. Jika Jokowi tetap dipertahankan, kehidupan masyarakat akan semakin sulit dan tidak akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Begitu antara lain kesimpulan hasil jajak pendapat yang dirilis Indonesia Development Monitoring terkait kinerja pemerintahan Jokowi selama lima bulan ini. Direktur Bidang Ekonomi dan Bisnis Indonesia Development Monitoring, Iwan Sumule menjelaskan pengumpulan hasil pendapat dilakukan secara metode kualitatif dengan wawancara tatap muka kepada masyarakat yang dalam jejak pendapat ini dijadikan sebagai informan.

Informan tersebar dari pedesaan, perkotaan kabupaten, provinsi dan ibukota. Informan yang dipilih adalah masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. Kelas menengah terdiri dari masyarakat yang berpenghasilan 5 juta hingga 10 juta perbulan dengan latar belakang sebagai Pegawai negeri, guru, pekerja kantor, pemilik toko dengan ukuran sedang, pemilik restoran dengan latar belakang pendidikan paling rendah SMA dengan jumlah 100 informan.

Sedangkan informan dari masyarakat bawah sebanyak 200 orang dengan latar belakan pendidikan lulusan SMA sampai dengan SD dengan pekerjaan sebagai guru, supir taksi, supir angkot, pedagang asongan, tukang ojek, tukang gorengan, tukang bakso, tukang becak, buruh pabrik, petani, nelayan yang semuanya berpendapatan rata-rata dibawah Rp 5 juta dalam sebulan.

Dari para informan, kata Iwan Sumule, disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi Jokowi mengakibatkan masyarakat dengan ekonomi menengah tidak bisa lagi menyisihkan pendapatannya sebagai tabungan. Malah sebagian dari mereka harus membongkar tabungan untuk menutupi berbagai tagihan kartu kredit, tagihan kredit rumah, dan tagihan kredit kendaraan bermotor.

"Ini akibat pendapatan mereka tergerus oleh mahalnya biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok, transportasi, biaya air bersih, biaya listrik, biaya pendidikan anak dan biaya leisure keluarga perbulan yang hanya jalan-jalan di tempat-tempat kuliner yang biasanya hanya menghabiskan 300 ribu meningkat menjadi 600 ribu," kata dia dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa (31/3).

Untuk masyarakat bawah, kebijakan pemerintahan Jokowi membuat penghasilan mereka menurun hingga 30 persen. Hal ini dialami tukang bakso, tukang mie ayam, tukang ojek, supir taksi dan supir angkot akibat berkurangnya konsumen mereka dan mahalnya produk dan jasa yang mereka jual.

Sementara bagi masyarakat kelas bawah seperti buruh pabrik, mereka mengalami UMR sudah makin tergerus hingga 25 persen akibat kebijakan Jokowi yang menambah beban ekonomi buruh makin mahal. Para buruh mengeluhkan kehidupan keluarga mereka tidak berkualitas akibat banyak keluarga buruh mengatur pendapatan mereka secara ketat.

"Diantara mereka banyak yang mengkonsumsi nasi dengan lauknya mie instan," imbuh Iwan Sumule.

Dikatakan dia, masyarakat juga berpendapat Jokowi tidak akan mampu memenuhi janji-janji kampanyenya di Pilpres lalu. Masyarkat mengaggap Jokowi sangat pro asing dan lebih layak disebut seperti pedagang dibandingkan sebagai Presiden.

"Karena itulah masyarakat menginginkan Jokowi dilengserkan karena banyak melanggar undang-undang," tukas Iwan Sumule yang juga Jurubicara Prodem. Begitulah kehidupan rakyat Indonesia di bawah pemerintahan  Jokowi.
Sumber

Salam Gigit Jari, Wahai Rakyat Miskin Indonesia!

GARUDA LUKA - Fantastis! Demikian komentar Direktur Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, terhadap keputusan Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan bermotor untuk pejabat negara sebesar Rp 94,240 juta.
Untuk keputusannya tersebut, Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39/2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

“Kebijakan menaikkan uang muka untuk pembelian kendaraan tahun 2015 menjadi Rp 210,890 juta adalah kenaikan cukup fantastis bila dibandingkan fasilitas kredit pada tahun 2006 yang hanya sebesar Rp 70 juta, dengan payung hukum saat itu Perpres Nomor 92/2006. Kemudian lewat Perpres Nomor 68/2010 naik jadi Rp 116,650 juta atau hanya naik sebesar Rp 46,650 juta. Tapi, sekarang naiknya sampai Rp 94,240 juta,” ujar Uchok di Jakarta, Kamis kemarin (2/4).
Pejabat negara di zaman Jokowi ini, tambahnya, cukup enak dan manja sekali. Karena, zaman sebelumnya, bentuk bantuan yang diberikan pemerintah untuk membeli mobil kepada pejabat negara di masa tahun 2006-2010 hanya berupa beban bunga pembelian mobil saja, bukan bantuan uang muka untuk pembelian mobil.

“Sekarang pejabat negara zaman Presiden Jokowi dapat bantuan berupa fasilitas uang muka alias DP [down payment] mobil, enak sekali,” kata Uchok.
Menurut Uchok, pencabutan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) oleh Menteri ESDM Sudirman Said kemungkinan dialokasikan untuk mendanai uang muka pembelian mobil pejabat itu. Karena, menurut Uchok, bila ada 100 pejabat negara mendapat fasilitas tunjangan uang muka untuk membeli kendaraan bermotor ini, negara harus menggelontorkan dana kurang lebih Rp 21 miliar. Padahal, pejabat negara ada lebih dari 100 orang.

“Itu kemungkinan ditarik dari kenaikan harga BBM,” tuturnya.

Sementara itu, rakyat banyak oleh pemerintah Joko diberi hadiah kenaikan gas Elpiji dan kenaikan tarif listrik, setelah kenaikan harga bensin Premium dan solar pada Sabtu lalu (28/3). Rakyat yang akan menggunakan kereta api juga per 1 April 2015 harus merogoh kocek lebih dalam. Dan, itu artinya, kemungkinan besar rakyat banyak juga akan dapat “bonus” berupa kenaikan harga berbagai komoditas yang lain.
Salam gigit jari, wahai rakyat Indonesia yang bukan pejabat negara dan juga bukan orang kaya!
sumber

Berita Soal ISIS/IS Pengalihan Isu PKI?

GARUDA LUKA– Untuk menganalisa berita-berita soal Islamic State of Iraq and Syam (ISIS/IS), cukup dengan melihat media-media mana yang gencar memuat berita tentang ISIS? Jika media-media yang masif publikasikan ISIS media-media pro Jokowi maka, rakyat pantas curiga bahwa isu ISIS adalah untuk pengalihan isu tertentu.

Media-media pro Jokowi (milik konglo cina / bayaran) adalah : First Media Grup (48 Media), Kompas Grup (16 Media), TEMPO (grafiti grup: 4 media), Salim Grup (Trans Corp, Mega Grup, Para Grup dll), SCTV, Jawa Pos Grup JPNN (154 media) dll.

ISIS boleh kita cermati sebagai bentuk kewaspadaan saja. Isu ini tidak relevan karena embrionya selama ini tidak ada! Mendadak muncul? Aneh? Lebih aneh lagi ketika ISIS muncul saat isu Jokowi adalah PKI, ibunya Gerwani, ayahnya ketua OPR PKI, Omnya Miyono Pemuda Rakyat PKI?

Tentara Nasional Indonesia (TNI) ngaku kecolongan dengan status PKI Jokowi. Tapi kami tidak percaya pada pengakuan TNI itu. Mustahil TNI tidak tahu? Fakta-fakta nya telanjang! ::

Fakta 1. Sampai hari ini Jokowi tidak mampu buktikan keberadaan akte kelahiran, surat nikah asli, kartu keluarga asli dst. Kenapa?

Fakta 2: Nama ayah Jokowi sudah terbukti adalah Widjiatno, bukan Noto Mihardjo? Widjiatno eks Ketua OPR PKI Boyolali.

Fakta 3. Sudah terbukti Jokowi dilahirkan di Giriroto, Ngemplak, Boyolali tahun 1961. Bukan di RS Brayat Minulyo. Bukan di Kali Pepe, Solo.

Fakta 4. Sudah terbukti keluarga Jokowi bukan keluarga miskin. Kakeknya Lurah Kragan. Tuan Tanah, pemilik Huller Kedungredjo, Kragan.

Fakta 5. Jokowi sengaja sembunyikan adik-adik ayahnya (4 orang) agar tidak dapat dihubungi untuk dapatkan kesaksian mereka tentang Widjiatno & PKI!

Fakta 6. Widjiatno ayah Jokowi pindah dari Kragan, Karanganyar ke Giriroto, Boyolali tahun1959 saat menikah dengan aktivis Gerwani Sudjiatmi.

Fakta 7. Boyolali adalah Pusat kekuatan PKI tahun 1955 – 1965. Satu-satunya Kabupaten Merah di Indonesia. Giriroto Basis PKI Boyolali.

Fakta 8. 1 Oktober 1965 pagi-pagi buta, jam 02.00 Letkol Untung umumkan Dewan Revolusi di Jakarta, terjadi pembantaian umat Islam di Giriroto Boyolali.

Fakta 9. Pembalasan umat Islam terhadap PKI Boyolali/Giriroto, baru terjadi setelah RPKAD+Kodam Siliwangi merebut kembali Kodam Diponegoro. Setelah sebelumnya, selama lebih sebulan, Kodam Diponegoro direbut Tentara Merah PKI.

Fakta 10. Setelah Kodam Diponegoro direbut kembali oleh RPKAD dan Pasukan Kodam Siliwangi, baru TNI masuk ke Boyolali Ngemplak Giriroto.

Fakta 11. Saat TNI masuk ke Giriroto, Boyolali, sebagian besar pasukan Tentara Merah sudah melarikan diri. Diantaranya keluarga Widjiatno. Berdasarkan pengakuan para saksi di Tirtoyoso, Manahan Solo, keluarga Widjiatno baru pindah ke Tirtoyoso tahun 1971. Ada missing period (1966-1970) dimana Widjiatno dan keluarganya berada? Sangat Patut Diduga : Dipersembunyiannya …?

Fakta12. Ingatlah istilah-istilah populer jaman PKI ini.

Revolusi mental
Gerilya dari pintu ke pintu
Pekerja Partai
Pasoepati, dst
Ungkapan-ungkapan yang sering diucapkan Jokowi dan ibunya : ungkapan PKI. Apalagi ketika Jokowi sebutkan ingin bubarkan Babinsa. Itu = usul Aidit!

Fakta 13. Jokowi sebagai Walikota solo mendukung penuh operasi intelijen Hendropriono yang menciptakan /rekayasa “Teroris Islam” di Solo.

Fakta 14. Jokowi jadi Cawalkot Solo didukung penuh organisasi Cina Komunis Solo : Ho Hap (PMS Surakarta nama resminya)

Fakta 15. Tempat tinggal Jokowi awalnya di Solo di daerah selatan Solo yang dikenal sebagai segitiga PKI (Solo-Klaten-Boyolali). Jika ditarik sedikit keluar, daerah dimana Jokowi tinggal : Solo Selatan, Sukoharjo, Karang Anyar, Sragen, Klaten, Wonogiri: Basis PKI!

Kenapa TNI-Polri-Pemerintah berdiam diri hingga kini? Kami yakin dan percaya : Pemerintah Punya Alasan Kuat. Tunggu. Ojo grusa grusu!.

Sumber

Jokowi Budak Neolib

 - Paradigma ekonomi pemerintahan Jokowi sudah menjurus pada neoliberal. Hal ini diperkuat dengan makin dikuranginya subsidi untuk sektor kesejahteraan publik dan penetapan harga BBM dalam negeri yang mengacu ke fluktuasi harga pasar.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pengurus Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Sulsel, Muhammad Kasman, dalam siaran pers kepada intelijen, Jum’at (3/4).

Ia menegaskan bahwa bila dalam beberapa waktu ke depan gaya pemerintahan Jokowi-JK tidak menjadi lebih pro rakyat, maka Pemuda Muslim akan mengkonsolidasi gerakan secara massif untuk melakukan koreksi total terhadap pemerintahan Jokowi.

Dikatakannya lagi bahwa Pemuda Muslim sudah membangun komunikasi intensif dengan berbagai elemen bangsa yang juga resah dengan kondisi pemerintahan yang justru malah menyengsarakan rakyat.

“Kami akan bergerak bersama dan menjadikan bulan Mei sebagai bulan koreksi total bagi Jokowi,” pungkas Kasman.

Sumber